Deputi KSP Ingatkan Identitas Seseorang Tak Boleh Disalahgunakan sebagai Instrumen Politik Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengingatkan agar identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen politik kebencian yang bisa menyebabkan polarisasi.

Menurut Juri, identitas semestinya memperkuat persatuan, bukan memecah belah masyarakat.

"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," kata Juri dalam siaran pers, Rabu (28/12/2022).

Baca juga: Deputi KSP Sebut 2022 jadi Tahun Lahirnya Produk Hukum Warisan Jokowi

Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah menganalisa isu-isu strategis menjelang Pemilu 2024.

Ia menyebutkan, salah satu isu strategis yang rawan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh politik Identitas. 

“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” kata Juri. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tempuh 2 Cara Lawan Hoaks, Politik Identitas, dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu

Presiden menegaskan bahwa politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama serta SARA sebaiknya dihindari.

"Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (21/11/2022).

Kepala Negara pun meminta agar perdebatan yang kelak dilakukan capres dan cawapres merupakan perdebatan ide dan gagasan dalam membangun bangsa, bukan perdebatan yang justru membuat situasi politik panas.

Baca juga: PAN Dukung Pemilu 2024 Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," kata Jokowi.

"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan," tegasnya.