Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Dukung Pemilu 2024 Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Kompas.com - 18/12/2022, 20:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berharap kontestasi Pemilu 2024 tidak memunculkan kegaduhan seperti di Pemilu tahun 2019.

Menurutnya, kegaduhan yang muncul saat pemilu membuat masyarakat pemilih menjadi korban. Saat politik mulai gaduh, masyarakat akan melihat elite parpol tidak punya waktu untuk mengurus warga.

"Jangan sampai kita di tahun politik mulai gaduh. Yang jadi korban itu masyarakat yang selama ini kemudian melihat tontonannya. Kalau tokoh-tokoh kita di sana gaduh terus, kapan mereka punya waktu ngurus kita," kata Eddy saat ditemui di Kantor DPP PAN di Jakarta, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Kembali Pakai Nomor 12, PAN Harap Mudahkan Simpatisan untuk Pilih Lagi

Eddy menuturkan, PAN mengedepankan politik gagasan. Ia menyebut, partainya akan bertarung dari segi gagasan, ide, maupun konsep.

Dia menyebut, tarung gagasan, ide, dan konsep akan memberikan pelajaran bukan hanya untuk internal partai, namun juga untuk masyarakat.

"Jadi di tahun politik, karena itu kewajiban kita sebagai insan politik kita berikan pembelajaran yang lebih baik kepada masyarakat yang hari ini merasa bahwa kita harus melihat sebuah tontonan politik yang menyejukkan," ucap Eddy.

Eddy mengungkapkan, PAN juga sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo agar tidak ada politik identitas. Eddy mengakui, hal ini sudah didengungkan partainya sesaat setelah Pemilu 2019 selesai.

Baca juga: Saat Pengundian Nomor Urut Pemilu 2024, Golkar: Kita Tak Ingin Polarisasi dan Politik Identitas Terjadi

Pasalnya, politik identitas justru memecah belah masyarakat. Ketika elite partai sudah mulai mencair saat Pemilu 2019 selesai, masyarakat seolah masih terkotak-kotak.

"Kita sudah sampaikan bahwa (tahun) 2019 sangat memecah. Di kalangan elite cepat menyatu, tapi di bawah masih (terpecah). Nah, ini kita ingin mencegah jangan sampai kita terjeblos ke dalam lubang yg sama dua kali," ucap Eddy.

Oleh karena itu dia bertekad, tahun-tahun menuju Pemilu 2024 perlu dibangun narasi yang beretika alih-alih narasi kebencian. Ia juga mendorong pemerintah menangani narasi kebencian yang kerap disebar oleh buzzer-buzzer.

"Kita menghendaki tahun 2024, ayo, mari kita membangun momentum ini menjadi momentum yang terbaik sehingga Pemilu 2024 kita betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan bangsa," jelas Eddy

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com