Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Yakin Pernyataan Jokowi soal Politik Identitas Bukan Mengarah ke Anies

Kompas.com - 23/11/2022, 22:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) agar menghindari politik identitas, tidak ditujukan kepada Anies Baswedan.

Jazilul justru balik bertanya jika pernyataan itu dimaksudkan untuk Anies. Sebab, ia mengaku tidak menemukan letak politik identitas dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Jazilul berpandangan, Anies Baswedan tidak pernah menggunakan politik identitas di setiap karir politiknya. Termasuk, sebelum menjadi pejabat negara.

"Lihat saja ketika dia jadi gubernur, atau aktivis, enggak ada itu semua," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Capres-Cawapres: Lakukan Politik Gagasan, Jangan Bawa SARA!

Oleh karena itu, Jazilul berpendapat bahwa isu politik identitas memang sengaja dilekatkan pada Anies untuk maksud tertentu.

"Menurut saya, sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies," kata anggota Komisi III DPR itu.

Berkaca dari hal tersebut, Jazilul melihat pernyataan Jokowi soal politik identitas tidak ditujukan kepada bakal capres tertentu.

"Karena, itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita kan ingin Pemilu ini jadi ajang riang gembira, tidak ada politik identitas, sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain. Termasuk, ras dan hukum dan macan-macam," ujarnya.

Baca juga: Jokowi ke Capres-Cawapres: Jaga Situasi Politik Tetap Adem, Jangan Panas

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar para capres-cawapres tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi menegaskan bahwa politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama hingga SARA sebaiknya dihindari.

"Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional HIPMI 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (21/11/2022).

"Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," katanya lagi.

Jokowi meminta agar perdebatan yang kelak dilakukan capres dan cawapres merupakan perdebatan ide dan gagasan dalam membangun bangsa, bukan perdebatan yang justru membuat situasi politik panas.

"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," kata Jokowi.

Baca juga: Mardiono Sebut 14 DPW PPP Dukung Ganjar Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com