JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, wacana reshuffle atau perombakan menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terealisasi.
Sebab, wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan.
"Ketika PDI-P yang bicara, apa pun judulnya, PDI-P ini adalah partai penguasa, partai tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar, bahkan diusung sebagai capres. Dan itu nada usulannya (soal reshuffle) nggak main-main," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).
Baca juga: Kaleidoskop 2022: Kapal Restorasi Diterjang Ombak Usai Nasdem Dukung Anies Capres
Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, selain dari PDI-P, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri.
Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet.
Menurut Adi, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kepala negara menunjukkan gelagat tak biasa.
Saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres.
Lalu, awal November kemarin presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video.
Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi
Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.
"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," ujar Adi.
Adi berpendapat, wajar jika Jokowi memperlihatkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem. Bagaimanapun, Anies Baswedan lekat dengan citra oposisi, bahkan antitesa Jokowi.
Sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.
Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.
Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI-1.
"Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan," kata Adi.