Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Sulit Cari Alasan Depak Nasdem dari Kabinet

Kompas.com - 26/12/2022, 18:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyinggung kemungkinan me-reshuffle menterinya sebelum 2024 disebut membuka peluang mendepak Nasdem dari jajaran kabinet.

Apalagi, dalam waktu yang berdekatan, partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan secara terang meminta dua menteri dari Nasdem dievaluasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat, Jokowi tampak kurang senang dengan langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat: Risiko Politik Nasdem Capreskan Anies

Selain itu, Nasdem juga mungkin berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah, PKS dan Demokrat. Sementara itu, PDI Perjuangan sempat menyatakan tidak akan bisa bersatu dengan dua partai tersebut, PKS dan Demokrat.

“Saya kira ada pada peluang itu (reshuffle),” kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Meski demikian, Jokowi dianggap sulit mencari alasan yang bisa diterima publik untuk bisa mengeluarkan Nasdem dari jajaran menteri.

Djayadi menuturkan, untuk mendepak Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus memiliki alasan yang obyektif.

Menurutnya, jika menggunakan alasan bahwa menteri dari Nasdem dievaluasi karena kinerja mereka yang buruk, semestinya pengganti kedua menteri itu juga berasal dari partai yang sama.

“Tapi tampaknya yang dimaksud itu adalah mendepak Nasdem ya kan dari kabinet,” ujar Djayadi.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

Djayadi lantas mempertanyakan kesalahan langkah politik yang dipilih Nasdem sehingga mereka berpotensi didepak.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden.

Setiap partai, kata dia, memiliki aspirasi tersendiri untuk mengusung jagoannya pada Pemilu mendatang.

Djayadi mengatakan, mereka tetap berhak memilih langkah tersebut meski harus berbeda dengan keinginan Jokowi. Di sisi lain, Nasdem juga masih berada di dalam tubuh koalisi Jokowi.

“Jadi kalau mau mendepak Nasdem harus dicari alasan apa salahnya Nasdem. Nah salahnya Nasdem adalah dia mendeklarasikan Anies. Yang kedua karena bakal berkoalisi dengan partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, oposisi. Tapi alasan itu bisa dipertanyakan orang,” tuturnya.

“Jadi susah mencari alasan,” sambung Djayadi.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com