Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Anies-Andika Perkasa Mungkin Didukung Nasdem, tapi Terganjal Restu Demokrat-PKS

Kompas.com - 24/12/2022, 10:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, sulit untuk memasangkan Andika Perkasa menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Andika boleh saja digadang-gadang Partai Nasdem untuk jadi pendamping Anies. Namun, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga tak akan rela.

"Secara matematis koalisi, pasangan 'pengantin' Anies-Andika sulit terwujud karena ketidakrelaan Demokrat dan PKS," kata Ari kepada Kompas.com, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Anies-Andika, Anies-AHY, atau Anies-Aher, Mana Paling Cocok?

Menurut Ari, ganjalan terbesar wacana Anies-Andika ialah restu dari Demokrat. Partai bintang mercy itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di panggung pemilihan.

Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

"Faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat yg menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY," ujar Ari.

Sementara, PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Namun, jika pun gagal, Ari memprediksi, PKS bakal legawa asalkan mendapat akomodasi politik berlebih dari Anies-Andika dan Nasdem.

Baca juga: Nasdem: AHY, Aher, hingga Andika Perkasa Akan Dipertimbangkan Jadi Cawapres

Menurut Ari, pasangan Anies-Andika sebenarnya bisa menjadi solusi kebuntuan rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS. Kecemburuan Demokrat dan PKS bisa ditekan karena figur calon RI-2 bukan berasal dari kader salah satu partai.

Sosok Andika juga dinilai ideal sebagai pelengkap kekurangan Anies yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa dari Presiden Joko Widodo yang nasionalis.

"Latar belakangnya sebagai militer dan sempat menduduki jabatan Panglima TNI adalah nilai plus dari Andika," ucap Ari.

Nasdem sendiri sudah mengunci kesepakatan koalisi bahwa perihal cawapres diserahkan ke Anies untuk memilih.

Jika koalisi ketiga partai mengutamakan kemenangan seperti rumus ideal yang dikemukan Nasdem, mau tak mau Demokrat dan PKS tunduk.

Namun, lanjut Ari, seandainya Demokrat kekeh mengajukan nama AHY dan PKS tak mau mengalah mencalonkan Aher, bukan berarti rencana koalisi ketiga partai bubar sebelum pemilihan.

"Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka Koalisi Perubahan hanya akan tinggal sejarah karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan capres cawapres gagal," tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Sebagaimana diketahui, wacana pasangan Anies Baswedan-Andika Perkasa untuk Pemilu Presiden 2024 mencuat pasca Andika lengser dari kursi Panglima TNI.

Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purnatugas. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan menyebut, Andika punya tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

"Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purnatugas dan itu lebih terbuka," kata Willy saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Pensiun dari Panglima TNI, Andika Perkasa Dilirik Jadi Cawapres Anies?

Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap mendorong AHY menjadi pasangan Anies.

“Keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

PKS pun mengaku menghormati wacana ini. Namun, Juru Bicara PKS M Kholid mengingatkan, sejauh ini, nama kandidat cawapres yang muncul di forum Koalisi Perubahan hanya ada dua, yakni AHY dan Aher.

"Sejauh ini di meja perundingan masih dua nama: Ahmad Heryawan dari PKS dan Mas Agus Harimurti Yudhohono dari PD. Kalau Nasdem ajukan Jenderal Andika, kami hormati," kata Kholid saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com