Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Kompas.com - 22/12/2022, 08:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Pada Selasa, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan kasus harian sebanyak 1.297 kasus.

Kemudian pada Rabu, kasus harian Covid-19 bertambah 1.123 kasus. Dengan demikian hingga saat init total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.712.826 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020.

Sudah masuk endemi

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator Pemberlakuan PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan kriteria dari badan kesehatan dunia (WHO), Indonesia kini sudah memasuki masa endemi Covid-19.

Baca juga: Soal Penghentian PPKM, Jokowi Tunggu Kajian Kemenkes dan Kemenko Perekonomian

Hal tersebut merujuk situasi penularan Covid-19 di Tanah Air yang berada di level 1 selama 12 bulan.

"Sudah hampir 1 tahun Indonesia landai. Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan, artinya secara negara sebelumnya kita masuk pandemi, (sekarang) sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1," ujar Airlangga di Istana Merdeka, Rabu.

Menurutnya, perkembangan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Laporan itu pun nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk kesiapan Indonesia menghentikan kebijakan PPKM.

Selain itu, lanjut Airlangga, kasus harian Covid-19 di Indonesia pada beberapa hari terakhir tercatat 2.000 kasus.

Sehingga soal penghentian PPKM masih akan ada persiapan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan.

"Antara lain melakukan sero survei yang insya Allah ini bisa (segera) dilakukan," tambahnya.

Adapun sero survei berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kekebalan komunitas atau herd immunity masyarakat terhadap pandemi Covid-19.

Hasil survei nantinya dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar kekebalan komunitas yang berhasil terbentuk di Indonesia.

Metode sero survei menggunakan tes darah guna memeriksa antibodi tubuh terhadap virus.

Baca juga: Kasus Covid-19 Mereda, Jokowi: Mungkin Akhir Tahun Akan Dinyatakan PPKM Berhenti

Sudah siap hentikan PPKM

Sementara itu, Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeklaim, pemerintah sudah siap bila PPKM dihentikan.

"Kita tinggal nunggu perintah dari Bapak Presiden tapi secara persiapan Insya Allah sudah siap," kata Muhadjir seusai acara Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.

Muhadjir mendukung rencana penghentian ini, karena menurutnya, PPKM sudah tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah keluar dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, pemerintah masih menunggu keputusan WHO untuk mengakhiri status pandemi tersebut secara global.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai acara Anugerah Revolusi Mental 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai acara Anugerah Revolusi Mental 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Selalu saya katakan bahwa de facto kita ini sebetulnya sudah keluar dari pandemi, ini tinggal karena untuk menetapkan kapan berakhirnya pandemi itu kan keputusan dari WHO, bukan dari kita," kata Muhadjir.

Kendati demikian, dia menegaskan, rencana pencabutan PPKM ini masih perlu dibahas dengan menteri-menteri terkait sebelum diputuskan oleh Jokowi.

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kemungkinan kembali melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara dalam beberapa waktu terakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com