Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 20/12/2022, 11:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Ma'ruf mengatakan, rapat ini digelar untuk mendengarkan laporan terkait evaluasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

"Hari ini kita fokus untuk mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir tahun 2022, dan menentukan langkah-langkah percepatannya," kata Ma'ruf saat memberikan pengantar rapat.

Baca juga: Wapres Ajak Muslimah Indonesia Giatkan Larangan Pernikahan Dini

Ma'ruf menuturkan, dalam rapat pleno sebelumnya pada 20 Mei 2022, ia telah mengarahkan agar industri halal dikembangkan dan kawasan industri halal dioptimalkan.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan data ekonomi syariah, penguatan proses bisnis sertifikasi halal, percepatan sertifikasi halal UKM, akselerasi pengembangan bisnis syariah, serta pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah.

"Saya juga menekankan bahwa tugas ini adalah tugas bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan bekerja lebih cepat mendukung penuh program-program yang sudah dirancang," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Kedepankan Nilai HAM

Ma'ruf mengatakan, rapat pleno ini juga menegaskan itikad untuk mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka dunia.

"Kalau dulu itu kita untuk langkah-langkah lebih cepat, sekarang ini mewujudkan," ujar dia.

Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris KNEKS, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com