Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama seperti Covid-19, Korupsi Musuh Semua Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, korupsi adalah musuh utama semua bangsa selayaknya pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai musibah global.

Hal ini disampaikan Ma'rif saat menghadiri pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

"Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama semua bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf, Jumat.

Baca juga: Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Ma'ruf menyebutkan, semua negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.

Ia mengatakan, perjuangan untuk pulih dari krisis akibat tantangan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hanya akan berhasil bila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi.

"Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif," kata Ma'ruf.

Tatang Guritno/ Kompas.com Dua anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) saat melakukan aksi sebagai wujud protes atas putusan Mahkamah Agung (MA) mencabut pasal pengetatan remisi koruptor pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Aksi dilakukan Senin (8/11/2021) di depan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan, sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat, bukannya untuk memperkaya individu, kelompok, atau korporasi.

Ma'ruf mencontohkan, korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Baca juga: Maruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Sementara itu, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," kata Ma'ruf.