Soal Pemenuhan HAM, Wapres: Kita Tegakkan Kesetaraan Tanpa Terkecuali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menegakkan kesetaraan bagi semua orang tanpa terkecuali dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Untuk itu, Ma'ruf mendorong semua pihak agar menempatkan kebijakan dengan tetap memberikan penghormatan dan pemenuhan HAM.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam acara "Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju" yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhm) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jakarta, Senin (12/12/2022).

"Untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM, kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali," ujar Ma'ruf di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Hari HAM 10 Desember 2022, Ini Pengertian HAM dan Jenis-jenisnya

Dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, ia mengingatkan pentingnya untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi HAM.

Dalam hal itu, ia menilai perlunya sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.

Baca juga: Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Menurutnya, harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

"Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia," imbuh dia.