Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaya Kepemimpinan Kapolri Lamban, Pengamat Sebut Listyo Sulit Atasi Persoalan Soliditas Polri

Kompas.com - 15/12/2022, 19:57 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar dan Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meilala menilai gaya kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang lamban sulit mengatasi persoalan soliditas di tubuh Polri.

Padahal, masalah soliditas itu kerap melibatkan pejabat tinggi (pati) kepolisian dan butuh sikap cepat dan tegas.

“Ini soal gaya ya, beliau tidak terlalu berani kelihatannya. Pertama, untuk melakukan sesuatu yang bersifat cepat,” ujar Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Kapolri Diminta Bongkar Kasus Tambang Ilegal agar Ferdy Sambo-Kabareskrim Tak Terus Berbalas Pantun

Ia menjelaskan hal itu nampak dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Dalam pandangannya, Sigit terlalu lamban mengambil inisiatif untuk menonaktifkan Sambo.

“Pada kasus Sambo, banyak berita yang mengatakan beliau didesak, kalau saja langkah beliau menonaktifkan Sambo, seminggu sebelumnya saja, perkembangan kasusnya (bakal) berbeda,” paparnya.

Ia pun menganggap Sigit kerap terlambat memutasi pejabat kepolisian yang bermasalah.

Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meilala berpose seusai menjadi narasumber di program Gaspol, di Kompascom, Jakarta, Selasa (13/12/2022). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meilala berpose seusai menjadi narasumber di program Gaspol, di Kompascom, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

“Kelihatan sekali beliau tidak cepat, lebih pada alon-alon (pelan-pelan) asal tenang saja,” ungkap dia.

Maka, ia merasa kepemimpinan Sigit bakal sulit meredam perang bintang di internal Polri, dan berbagai persoalan besar lainnya.

“Nah kalau itu saja tidak bisa dilakukan lebih cepat, maka hal-hal yang bersifat strategis agak berat (diselesaikan),” tandasnya.

Baca juga: Kapolri Dinilai Tak Serius Tanggapi Perang Bintang di Internal, Pengamat: Lebih ke Ngalir Saja

Diketahui isu perang bintang muncul pasca Sambo menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Namun Agus menampik tudingan itu, dan menyerang balik Sambo.

Ia beralasan, jika memang terlibat, mengapa Propam Polri tak melanjutkan penyelidikan tersebut.

Di sisi lain kasus itu tengah ditangani oleh Bareskrim Polri saat ini. Tiga orang, telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pihaknya enggan berandai-andai soal dugaan suap yang diberikan Ismail Bolong pada petinggi Polri.

Menurutnya saat ini fakta hukum yang telah dikantongi penyidik adalah soal izin ilegal aktivitas tambang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com