Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Kompas.com - 09/12/2022, 12:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengapresiasi pegawai berprestasi yang melaksanakan studi di dalam dan luar negeri dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,9 hingga 4.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, SDM sangat penting sebagai penggerak organisasi di Kementerian KP.

Selain itu, kata dia, SDM unggul dan bertalenta global merupakan salah satu poin penting dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SDM juga merupakan kunci keberhasilan organisasi. Untuk menyiapkan SDM, Kementerian KP menyelenggarakan pendidikan, di samping juga pelatihan dan penyuluhan.

Nyoman berharap, para peserta tugas dan izin belajar dapat mengambil program studi yang relevan dengan yang dibutuhkan unit kerjanya.

"Selamat kepada bapak dan ibu yang sudah dapat predikat terbaik lulusan dalam dan luar negeri, dengan IPK tidak kurang dari 3,9, artinya nilai hampir sempurna, bahkan ada yang IPK 4 dan juga kelulusan kurang dari 2 tahun,” ujar Nyoman, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Turki

Dia mengatakan itu saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian KP di Bogor pada Selasa (7/12/2022) hingga Jumat (9/12/2022) di Jawa Barat.

Pegawai yang menjadi peserta didik juga diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta mengikuti aturan-aturan, termasuk dalam pemilihan perguruan tingginya.

Nyoman berharap, dari program pendidikan lanjut menghasilkan para rising stars dari masing-masing unit eselon I yang selanjutnya berkontribusi dalam mendukung program prioritas Kementerian KP melalui bidangnya masing-masing.

Ia juga berharap, rakor tersebut dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan persoalan-persoalan tugas dan izin belajar, baik dengan internal Kementerian KP maupun dengan para mitra, seperti dari perguruan tinggi.

“Dengan begitu, dapat dilakukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tugas dan izin belajar,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDM Bambang Suprakto juga berharap, rakor tersebut dapat mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud, yakni memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas belajar, menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan, serta mengapresiasi lulusan peserta tugas belajar terbaik sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan izin belajar.

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, SDM yang berintegritas, produktif, kreatif, dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan merupakan kunci utama dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Menurutnya, SDM tangguh sangat diperlukan dalam mendukung program-program prioritas Kementerian KP.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com