Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

Kompas.com - 08/12/2022, 10:53 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Selama tidak berdokumen kewarganegaraan, WNI yang overstay tidak bisa beraktivitas normal. Jika sakit, mereka tidak bisa ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dokumen.

Dengan status stateless, para WNI tersebut juga tidak memiliki akses perbankan untuk transaksi keuangan.

Baca juga: Tunjukkan Keakraban, Puan-Ganjar Berupaya Redam Konflik Terbuka

Anak-anak WNI yang tak memiliki dokumen pun tidak bisa sekolah. WNI tak berdokumen juga memiliki daya tawar rendah ketika bekerja serta rawan menjadi korban perdagangan manusia.

Kemudian, mereka juga tidak bisa keluar dari Arab Saudi, termasuk tidak bisa pulang ke Indonesia.

Pada pelaksanaan program polarisasi, KJRI Jeddah memberi layanan bagi WNI hingga ke wilayah Thaif dan Madinah.

Selain di Jeddah, penerbitan paspor bagi WNI overstay di Arab Saudi berlangsung pula di KBRI Riyadh.

Meski program pasporisasi membantu WNI, Puan menyoroti tarif yang dikenakan dalam program tersebut.

Untuk penerbitan paspor, WNI dikenakan biaya 100 real atau sekitar Rp 415.000 jika masih memiliki paspor lama namun kedaluwarsa.

Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Cepat Tangani Korban Gempa Cianjur: Bangun RS Darurat

Jika paspor lama rusak, biaya penerbitan paspor seharga 250 real atau sekitar Rp 1 juta. Apabila paspor hilang, tarifnya menjadi 390 real atau sekitar Rp 1,2 juta.

“Intinya warga senang. Tapi tadi ada yang minta harganya dimurahin. Kapasitasnya juga masih kurang banyak, tidak maksimal. Harus jadi evaluasi,” pinta Puan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan, harga yang dikenakan kepada pemohon paspor semua sama. Namun, masa berlaku paspor program pasporisasi 10 tahun.

Dia menyebutkan, program pasporisasi dilaksanakan tanpa ada program khusus dari Pemerintah Arab Saudi.

“Program ini akan dilanjutkan terus sesuai permintaan dari Ketua DPR RI,” terang Yasonna.

Puan berinteraksi dengan WNI

Pada kesempatan itu, Puan melihat dan mengecek proses pasporisasi di KJRI Jeddah, mulai dari pendaftaran, verifikasi data diri WNI, hingga proses pembuatan paspor, seperti pengambilan sidik jari dan foto diri.

Baca juga: Menteri Bahlil Lahadalia Puji Puan Maharani, Sebut Sudah Punya Tiket soal Maju sebagai Capres

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga sempat berinteraksi dengan WNI yang sedang menjalani proses pasporisasi.

“Susah nggak buatnya? Apakah bertele-tele? Dipersulit atau ada pungli nggak?” tanya Puan kepada seorang WNI bernama Kholifah (46) yang sedang mengurus pembuatan paspor.

Kholifah yang bekerja sebagai PMI menyatakan, program pasporisasi yang diikutinya sangat bermanfaat. Menurutnya, pelayanan pembuatan paspor yang diterima baik dan tidak ada pungli.

“Nggak ada, Bu. Lancar semua. Saya senang banget ada program ini,” jawab perempuan asal Madura itu.

Puan kemudian berbincang dengan WNI lain bernama Sayati binti Madawi yang sudah tinggal di Jeddah selama 20 tahun.

Baca juga: Pamer Foto Makan Bareng Ganjar, Anies, Prabowo, dan Puan, Ini Alasan Gibran

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com