Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

Kompas.com - 08/12/2022, 10:53 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, negara akan memberi perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di mana pun mereka berada.

“Tugas konstitusional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tidak hanya berlaku di Tanah Air saja, tetapi di mana ada orang Indonesia, di situ, negara harus hadir melindungi,” katanya.

Dia mengatakan itu saat meninjau program pelayanan pemberian paspor bagi WNI yang overstay di Arab Saudi (pasporisasi) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Saudi, Rabu (7/12/2022).

Puan berharap, program pasporisasi dapat memfasilitasi seluruh WNI di Arab Saudi yang membutuhkan kelengkapan dokumen kewarganegaraan.

“DPR RI berkomitmen mendukung penuntasan program ini. Saat ini ada sekitar lebih dari 221.000 WNI yang overstay dan membutuhkan paspor,” tegasnya dalam siaran pers, Kamis (8/12/2022).

Program pasporisasi digagas lantaran banyak WNI di Arab Saudi yang mengalami overstay, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Akibat overstay, dokumen kewarganegaraan mereka menjadi tidak berlaku. Menurut KJRI Jeddah, setiap hari ada 30-60 orang di Jeddah yang terjaring petugas Arab Saudi karena tidak berdokumen.

Puan mengapresiasi program gotong royong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tersebut.

“Karena salah satu akibat dari overstay dan tidak punya paspor adalah Bapak Ibu WNI tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua,” ujarnya.

Program pasporisasi bertujuan memberi kepastian hukum status kewarganegaraan bagi WNI di Arab Saudi. Program ini juga membantu proses kepulangan WNI yang overstay.

“Saya pesan kepada para petugas agar melayani WNI kita dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah memudahkan dan melindungi mereka. Jadi prosesnya harus rapi, mudah dimengerti, dan cepat,” ungkapnya.

Baca juga: Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal Pemimpin Berambut Putih

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, program pasporisasi dapat membuat WNI bisa kembali ke Tanah Air apabila hendak pulang.

“Ini penting, karena jangan sampai Bapak/Ibu tercabut dari akarnya, yaitu Tanah air Indonesia. Memiliki paspor RI berarti memiliki identitas Indonesia. Jadi harus benar-benar menjadi orang Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya paspor, kata Puan, ada kepastian hukum status kewarganegaraan bagi WNI di Arab Saudi. 

Dengan begitu, WNI di Saudi tidak lagi sulit dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan dokumen kewarganegaraan.

“Kalau ada yang sakit jadi bisa ke rumah sakit karena bisa menunjukkan dokumennya. Kemudian bisa punya akses layanan perbankan untuk transaksi keuangan seperti mengirim uang ke keluarga di Indonesia,” papar Puan.

“Lalu, anak-anak juga jadi bisa sekolah serta makin terlindungi dari praktik trafficking,” imbuhnya dalam peninjauan itu didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Duta Besar (Dubes) RI untuk Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono.

Baca juga: Puan Dorong Minimum Essential Force Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Bantuan program pasporisasi

Adapun program pasporisasi memberi kesempatan WNI yang overstay untuk menerima bantuan sosial, membuka rekening di perwakilan perbankan Indonesia di Saudi, dan mengurus sekolah anak-anaknya.

Tak hanya itu, pasporisasi juga membantu pendataan untuk pemilihan umum (pemilu) dan pendataan akurat jumlah WNI di Saudi, serta menjamin perlindungan dokumen WNI, khususnya PMI.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com