Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Kompas.com - 06/12/2022, 18:07 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil menilai DPR tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) karena enggan menemui massa aksi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Perwakilan koalisi masyarakat sipil sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum mengatakan keputusan itu menunjukan bahwa proses pengesahan RKUHP tidak berjalan transparan dan mengabaikan masukan masyarakat.

“Kalau selama ini mereka mengatakan,’Oh kita cari jalan tengah yang pro dan kontra soal KUHP,’ negara kita negara hukum, seharusnya mereka (DPR) tidak bertindak sebagai wasit,” tutur Citra ditemui dalam aksi tolak RKUHP di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

“Seharusnya mereka berpihak kepada HAM sebagai pilar dari negara hukum,” sebutnya.

Baca juga: Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Menurut dia, selama ini pemerintah sebagai pengusul RKUHP juga tak pernah benar-benar mengakomodir usulan masyarakat.

Sayangnya, lanjut dia, sikap itu pun diterapkan oleh DPR yang enggan membuka dialog dengan para demonstran.

“Itu bukti nyata ya, ditemui juga enggak, ditemui juga sosialisasinya sebatas satu arah,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan tak berencana menemui peserta aksi.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta masyarakat yang tak puas untuk melakukan uji materi pada KUHP baru melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, Citra pesimistis dengan saran yang diusulkan oleh Pacul.

Menurut dia, MK lebih sering membantu penguasa atau pemerintah dan DPR.

“Sudah banyak buktinya, satu Undang-Undang MK direvisi, kedua, hakim MK malah diberikan penghargaan oleh Presiden. Bisa dikatakan kita sudah tidak bisa percaya juga oleh MK hari ini,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Diketahui DPR telah menyetujui pengesahan RKUHP dalam sidang paripurna yang digelar siang ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menampik jika pengesahan dilakukan terburu-buru.

Pasalnya, Indonesia telah menunggu selama 59 tahun untuk memiliki hukum pidana sendiri.

Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial Belanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Nasional
Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Nasional
Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Nasional
Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Nasional
Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Nasional
Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Nasional
Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Nasional
Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Nasional
Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Nasional
Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.