Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Kompas.com - 06/12/2022, 18:07 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil menilai DPR tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) karena enggan menemui massa aksi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Perwakilan koalisi masyarakat sipil sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum mengatakan keputusan itu menunjukan bahwa proses pengesahan RKUHP tidak berjalan transparan dan mengabaikan masukan masyarakat.

“Kalau selama ini mereka mengatakan,’Oh kita cari jalan tengah yang pro dan kontra soal KUHP,’ negara kita negara hukum, seharusnya mereka (DPR) tidak bertindak sebagai wasit,” tutur Citra ditemui dalam aksi tolak RKUHP di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

“Seharusnya mereka berpihak kepada HAM sebagai pilar dari negara hukum,” sebutnya.

Baca juga: Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Menurut dia, selama ini pemerintah sebagai pengusul RKUHP juga tak pernah benar-benar mengakomodir usulan masyarakat.

Sayangnya, lanjut dia, sikap itu pun diterapkan oleh DPR yang enggan membuka dialog dengan para demonstran.

“Itu bukti nyata ya, ditemui juga enggak, ditemui juga sosialisasinya sebatas satu arah,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan tak berencana menemui peserta aksi.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta masyarakat yang tak puas untuk melakukan uji materi pada KUHP baru melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, Citra pesimistis dengan saran yang diusulkan oleh Pacul.

Menurut dia, MK lebih sering membantu penguasa atau pemerintah dan DPR.

“Sudah banyak buktinya, satu Undang-Undang MK direvisi, kedua, hakim MK malah diberikan penghargaan oleh Presiden. Bisa dikatakan kita sudah tidak bisa percaya juga oleh MK hari ini,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Diketahui DPR telah menyetujui pengesahan RKUHP dalam sidang paripurna yang digelar siang ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menampik jika pengesahan dilakukan terburu-buru.

Pasalnya, Indonesia telah menunggu selama 59 tahun untuk memiliki hukum pidana sendiri.

Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial Belanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com