Salin Artikel

Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Perwakilan koalisi masyarakat sipil sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum mengatakan keputusan itu menunjukan bahwa proses pengesahan RKUHP tidak berjalan transparan dan mengabaikan masukan masyarakat.

“Kalau selama ini mereka mengatakan,’Oh kita cari jalan tengah yang pro dan kontra soal KUHP,’ negara kita negara hukum, seharusnya mereka (DPR) tidak bertindak sebagai wasit,” tutur Citra ditemui dalam aksi tolak RKUHP di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

“Seharusnya mereka berpihak kepada HAM sebagai pilar dari negara hukum,” sebutnya.

Menurut dia, selama ini pemerintah sebagai pengusul RKUHP juga tak pernah benar-benar mengakomodir usulan masyarakat.

Sayangnya, lanjut dia, sikap itu pun diterapkan oleh DPR yang enggan membuka dialog dengan para demonstran.

“Itu bukti nyata ya, ditemui juga enggak, ditemui juga sosialisasinya sebatas satu arah,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan tak berencana menemui peserta aksi.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta masyarakat yang tak puas untuk melakukan uji materi pada KUHP baru melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, Citra pesimistis dengan saran yang diusulkan oleh Pacul.

Menurut dia, MK lebih sering membantu penguasa atau pemerintah dan DPR.

“Sudah banyak buktinya, satu Undang-Undang MK direvisi, kedua, hakim MK malah diberikan penghargaan oleh Presiden. Bisa dikatakan kita sudah tidak bisa percaya juga oleh MK hari ini,” ujarnya.

Diketahui DPR telah menyetujui pengesahan RKUHP dalam sidang paripurna yang digelar siang ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menampik jika pengesahan dilakukan terburu-buru.

Pasalnya, Indonesia telah menunggu selama 59 tahun untuk memiliki hukum pidana sendiri.

Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial Belanda.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/18074591/tak-ditemui-pimpinan-dpr-soal-demo-tolak-rkuhp-koalisi-masyarakat-sipil

Terkini Lainnya

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke