Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2022, 15:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koorindator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD optimistis Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mampu melanjutkan tugas Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Menurutnya, Yudo mempunyai rekam jejak yang tak meragukan selama menjadi prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Mendahului pelantikannya, saya mengucapkan selamat mengemban tugas kepada Jendral Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru. Track record dan karier Pak Yudo tidak meragukan untuk mampu melanjutkan tugas Pak Andika Perkasa," kata Mahfud, dikutip Kompas.com dari akun Instagram-nya, @mofmahfudmd, Senin (5/12/2022).

Kompas.com telah mendapat izin mengutip dari pihak Kemenko Polhukam.

Baca juga: Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakan HAM dan Hukum di Papua

Menurut Mahfud, semua kepala staf angkatan memiliki kualitas dan kelebihannya masing-masing untuk menjadi Panglima TNI.

Selain itu, Mahfud mengenal Yudo sebagai sosok yang tegas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Ia juga menceritakan ketika dirinya diajak Yudo menaiki Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk meninjau Natuna beberapa tahun lalu yang mengalami sedikit ketegangan.

"Saya pernah diajak naik kapal perang yang besar, kokoh, dan lincah ketika pada awal penugasan sebagai Menko Polhukam meninjau laut Natuna karena ada sedikit ketegangan saat itu. Beliau fasih tentang keamanan laut dan hukum laut serta sangat cinta kepada laut kita," ujar Mahfud.

Baca juga: Soal Pelantikan Panglima, Yudo: Saya Juga Menunggu

Mahfud juga mengatakan bahwa selama menjadi Menko Polhukam, dirinya mempunyai kesan terhadap Yudo sebagai sosok yang sangat aktif menyikapi setiap gangguan atas kedaulatan laut Indonesia, baik yang terkait dengan kedaulatan maupun hak berdaulat atas laut.

Menurutnya, Yudo dan Andika mempunyai kemampuan yang sama, yang membedakan hanya pada titik penekanannya saja.

"Misalnya Pak Andika sangat concerned terkait penegakan hukum dan HAM, sedangkan Pak Yudo sangat concerned dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas laut kita," terang dia.

"Meski begitu saya yakin titik perhatian Pak Andika dalam penegakan hukum dan HAM bisa tetap dilanjutkan oleh Pak Yudo," sambung dia.

Komisi I DPR menyetujui Yudo menjadi calon Panglima TNI menggantikan Andika yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Persetujuan itu diputuskan usai Komisi I DPR menggelar fit and proper test Yudo sebagai calon Panglima TNI.

"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi Komisi I, maka Komisi I DPR putuskan setujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," ujar," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

"Poin kedua memberikan persetujuan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," sambungnya.

Yudo merupakan calon tunggal Panglima TNI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Saat menjalani fit and proper test, Yudo didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.