Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Kompas.com - 02/12/2022, 21:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap perhatian publik pada 2024 tidak hanya terfokus pada pemilihan presiden-wakil presiden.

"Dalam konteks pemilu serentak kan ada pemilu presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota," ujar Hasyim kepada wartawan di Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 kemarin, tarikan isu atau topik kampanye kan lebih banyak sedotannya tuh ke pemilu presiden," lanjutnya.

Baca juga: Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Hasyim menyoroti bahwa isu-isu lokal di setiap kota dan kabupaten hingga provinsi juga tak kalah penting, dan kni berkaitan dengan pemilihan anggota dewan di masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten.

Ia menuturkan, isu-isu ini kerapkali tenggelam dengan hiruk-pikuk pilpres.

"Oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini, untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota harusnya selaras," jelasnya.

Tak hanya itu, isu-isu kedaerahan juga penting untuk diangkat karena pada 2024 juga diselenggarakan pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh daerah.

"Itu kan dalam konteks ini tujuannya adalah membentuk pemerintahan daerah. Sehingga visi-misi yang diajukan oleh partai politik atau kemudian masing-masing tingkatan kelembagaan perwakilan, itu bisa sinkron," ungkap Hasyim.

Baca juga: MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Sebagai informasi, Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pemilu 2024 akan melibatkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.

Sementara itu, Pilkada 2024 akan dihelat pada 27 November, baik itu untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi, maupun wali kota dan bupati di tingkat kota dan kabupaten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com