Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 87/PUU-XX/2022, hasil judicial review (JR) yang mengubah sebagian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami akan konsultasikan materi Putusan JR MK tersebut kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan Komisi II DPR," ungkap Hasyim kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Konsultasi ini, menurutnya, diperlukan sebelum KPU membuat peraturan soal pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024.

Baca juga: Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

"Di antara hal yang perlu kami konsultasikan adalah pemberlakuan dalam PKPU (Peraturan KPU), apakah (perubahan syarat pencalonan sesuai putusan MK) hanya untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, atau termasuk juga calon anggota DPD," jelas Hasyim.

Putusan MK

Sebelumnya, MK memutuskan mantan terpidana dengan hukuman di atas 5 tahun baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5 tahun setelah keluar penjara.

Putusan ini diambil dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11/2022) atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, atas Pasal 240 ayat (1) huruf g pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada 8 September 2022.

Dalam gugatannya, pemohon mengemukakan beberapa dampak buruk akibat pasal yang dinilai memberikan ruang bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Baca juga: Ketua KPU: Problemnya, MK Putuskan Eks Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar majelis hakim dalam amar putusannya.

Sebagai informasi, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebelumnya mengatur syarat caleg yaitu "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Melalui putusan nomor 87/PUU-XX/2022, MK menyatakan pasal tersebut tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak diartikan bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan:

(i)tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Baca juga: Ajukan Uji Materi ke MK, ICW-Perludem Usul Jeda 10 Tahun bagi Eks Napi Korupsi Maju Pilkada

Salah satu pertimbangan Mahkamah, pasal 240 ayat (1) huruf g dianggap kontradiktif dengan persyaratan calon kepala daerah pada Undang-undang Pilkada, "sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah".

Padahal, persyaratan sebagai caleg maupun calon kepala daerah sama-sama persyaratan untuk jabatan yang dipilih publik.

"Maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan," ujar amar putusan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Nasional
Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.