Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 19:59 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan ribuan personel pengamanan dalam (pamdal) untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Personel bernama Jagat Saksana ini disiapkan seperti pasukan antihuru-hara, dilengkapi dengan beberapa perangkat pengamanan seperti helm dan tameng, kendaraan taktis berupa motor trail, hingga senjata tumpul berupa tongkat.

Jumat (2/12/2022), bertepatan dengan Konsolidasi Pemilu 2024 yang digelar di Jakarta, kesiapan Jagat Saksana didemonstrasikan dengan simulasi menghalau massa aksi unjuk rasa bersama dengan Korps Samapta Bhayangkara (Sabhara).

Baca juga: Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut bahwa para personel ini dilatih di SPN Lido Polda Metro Jaya.

"Ini untuk pengamanan di kantor KPU, karena kantor KPU adalah obyek yang harus dilindungi oleh orang-orang yang terlatih," ujar Hasyim kepada wartawan, Jumat.

"Semuanya dididik, ditingkatkan kapasitas, disekolahkan di sekolah kepolisian Lido di bawah Polda Metro Jaya untuk peningkatan kapasitas," jelasnya.

Menurutnya, penyiapan kapasitas pamdal semacam ini krusial bagi KPU sebagai lembaga yang memiliki kantor dari pusat dan tersebar hingga seluruh kota dan kabupaten.

Baca juga: MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Hasyim menganggap gaya Jagat Saksana yang mirip pasukan antihuru-hara memang diperlukan sebagai antisipasi semua kemungkinan terburuk.

Ia tidak menampik bahwa pada Pemilu dan Pilkada 2024, ekskalasi konflik kemungkinan meruncing. Oleh karena itu, pasukan ini diklaim akan disiapkan di seluruh kantor KPU di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh tingkatan, termasuk di tingkat kota dan kabupaten.

"Yang namanya pemilu, pilkada, adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan," ujar Hasyim.

"Dalam situasi konflik itukan bisa menggunakan kekerasan fisik, bisa menggunakan kekerasan verbal. Jadi segala sesuatu kita harus antisipasi, nah kalau situasi kaya tadi kan, supaya kita inikan selalu siap siaga. Bukannya kita mengharap ada seperti itu ya, tetapi kalau ada kejadian seperti itu relatif siap dari dalam," jelasnya.

Ancaman konflik

Sebelumnya, kekhawatiran soal konflik dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diungkapkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah kerusuhan menurutnya paling banyak terjadi saat pilkada bukan pemilu level nasional.

Ia mengaku resah karena pilkada digelar serentak dan khawatir kepolisian kekurangan personel, karena postur keamanan akan difokuskan mengamankan wilayah masing-masing.

"Misalnya dulu Pilkada Makassar ribut karena calon tunggal, ribut di mana-mana. Datang perbantuan personel dari Polres Gowa dan Polres sekitarnya untuk Kota Makassar. Sekarang (Pilkada 2024) tidak bisa karena masing-masing polres harus jaga wilayah masing-masing," kata Bagja.

Baca juga: KPU Pamekasan Usul Tambah Daerah Pemilihan, Akan Ada 6 Dapil pada Pemilu 2024

Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menilai, pendekatan keamanan tidak bisa menjadi satu-satunya cara menangani potensi konflik pilkada. Sebab, postur keamanan diperkirakan akan terbatas pada 2024 nanti karena pilkada digelar di berbagai tempat dalam waktu yang sama, di mana setiap satuan kepolisian perlu mengamankan wilayah masing-masing.

"Program-program sosialisasinya (KPU dan Bawaslu) itu harus mendorong bukan hanya sosialisasi tentang hak pilih, tentang teknis-teknis kepemiluan misalnya soal hari H, TPS, dan lain sebagainya," ujar Ubaid pada Jumat (18/11/2022).

"Tetapi juga bagaimana mendorong sosialisasi itu lebih ke hal yang substansial, yaitu bagiamana menghargai perbedaan pendapat," katanya.

Sosialisasi semacam ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. Ubaid mendorong program ini harus masuk ke dalam fokus sosialisasi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Baca juga: Jokowi Minta KPU Hati-hati: Hal Teknis Bisa Menjadi Politis

Khusus untuk Bawaslu, Ubaid berharap agar indeks kerawanan pemilu yang tengah disusun dapat juga mencakup indeks kerawanan terkait potensi konflik.

"Jadi, itu berkaca pada kasus-kasus di masa lalu. Itu bisa dilengkapi sehingga bisa diantisipasi," tambahnya.

Terlebih, potensi konflik horizontal saat pilkada memang selalu tinggi, dan hal ini dikhawatirkan semakin buruk karena 2024 pilkada digelar serentak.

Ubaid beranggapan bahwa sampai saat ini, profil pilkada di Indonesia belum berubah, di mana terdapat sentimen kedekatan yang tinggi antara pendukung dan kandidat yang maju kontestasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.