Salin Artikel

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap perhatian publik pada 2024 tidak hanya terfokus pada pemilihan presiden-wakil presiden.

"Dalam konteks pemilu serentak kan ada pemilu presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota," ujar Hasyim kepada wartawan di Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 kemarin, tarikan isu atau topik kampanye kan lebih banyak sedotannya tuh ke pemilu presiden," lanjutnya.

Hasyim menyoroti bahwa isu-isu lokal di setiap kota dan kabupaten hingga provinsi juga tak kalah penting, dan kni berkaitan dengan pemilihan anggota dewan di masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten.

Ia menuturkan, isu-isu ini kerapkali tenggelam dengan hiruk-pikuk pilpres.

"Oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini, untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota harusnya selaras," jelasnya.

Tak hanya itu, isu-isu kedaerahan juga penting untuk diangkat karena pada 2024 juga diselenggarakan pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh daerah.

"Itu kan dalam konteks ini tujuannya adalah membentuk pemerintahan daerah. Sehingga visi-misi yang diajukan oleh partai politik atau kemudian masing-masing tingkatan kelembagaan perwakilan, itu bisa sinkron," ungkap Hasyim.

Sebagai informasi, Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pemilu 2024 akan melibatkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.

Sementara itu, Pilkada 2024 akan dihelat pada 27 November, baik itu untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi, maupun wali kota dan bupati di tingkat kota dan kabupaten.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/02/21092421/kpu-harap-perhatian-publik-di-pemilu-serentak-2024-tak-cuma-soal-capres

Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke