Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 17:04 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan, Indonesia tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan hingga saat ini.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani mengatakan, bahkan tidak ada satu negara pun di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui pemerintahan Taliban tersebut.

"Sampai saat ini kita belum pernah memberikan pengakuan secara resmi. Sebagai informasi, tidak ada satu pun negara di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui Taliban," kata Abdul Kadir Jailani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Kemenlu Dalami Kasus Nelayan Natuna yang Divonis 6 Bulan Penjara di Malaysia

Kendati begitu, Kadir menjelaskan, kedutaan Besar RI (KBRI) Kabul sudah kembali beroperasi di negara itu sejak Desember 2021 dengan level kuasa usaha.

Sebelumnya KBRI Kabul sempat beroperasi dari Islamabad beberapa waktu lalu karena konflik yang terjadi di Afghanistan. Konflik tersebut adalah jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban.

"Kita ketahui KBRI Kabul sempat operasionalnya dilakukan dari Islamabad untuk beberapa waktu saat itu, kalau enggak salah selama 4 bulan mulai Agustus sampai Desember. Tapi Desember tahun lalu sudah berfungsi kembali," beber Abdul.

Lebih lanjut Abdul menjelaskan, kendati belum mengakui pemerintahan Taliban, hal ini sama sekali tidak menghalangi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan secara konstruktif (constructive engagement) terhadap semua pihak di Afghanistan.

Sebab, Indonesia memiliki tujuan untuk membantu proses perdamaian dan pembangunan kembali di Afghanistan yang diperkirakan membutuhkan waktu panjang.

Baca juga: WNI Rampok Toko di Jepang, Kemenlu Bakal Beri Pendampingan Hukum

Salah satu dukungan yang diberikan Indonesia, yakni menggalang dukungan internasional memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan melalui International Conference on Afghan's Women Education (ICAWE).

Sebab saat ini, kondisi pendidikan bagi perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, mulai dari faktor tingkat kemiskinan, keterbatasan, infrastruktur, SDM, serta beberapa isu kebijakan dari otoritas taliban saat ini.

Padahal, pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan berperan penting untuk kemakmuran dan memerangi kemiskinan.

"Pemerintah berpandangan bahwa tidak akan ada pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karenanya kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini," jelas dia.

Baca juga: Ledakan di Madrasah Afghanistan, Sedikitnya 19 Tewas, 24 Luka-luka

Selanjutnya kata Abdul, kegiatan ini merupakan kolaborasi Indonesia dengan Qatar. Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah menandatangani LoA dengan Qatar tentang pemberian bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan pada 26 Maret 2022.

Penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu implementasi dari LoA tersebut. Sejauh ini, sudah ada beberapa pihak setingkat menteri yang akan hadir dari negara Qatar, Pakistan, Selandia Baru, Norwegia, dan UEA.

Sejumlah utusan khusus untuk isu Afghanistan dari sejumlah negara dan organisasi internasional termasuk AS dan OKI juga akan ikut berpartisipasi. Pun sejumlah duta besar dari negara sahabat akan datang dalam konferensi yang dihelat di Bali ini.

"Sejauh ini tidak (melibatkan pemerintahan Afghanistan dalam konferensi) karena target kita adalah, pertemuan itu kita ingin mengonsolidasi serta menggalang dukungan internasional terutama untuk dukungan finansial, pemberian beasiswa dan sebagainya untuk memajukan pendidikan dan pemberdayaan wanita di Afghanistan," sebut Abdul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.