Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan, Indonesia tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan hingga saat ini.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani mengatakan, bahkan tidak ada satu negara pun di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui pemerintahan Taliban tersebut.

"Sampai saat ini kita belum pernah memberikan pengakuan secara resmi. Sebagai informasi, tidak ada satu pun negara di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui Taliban," kata Abdul Kadir Jailani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Kendati begitu, Kadir menjelaskan, kedutaan Besar RI (KBRI) Kabul sudah kembali beroperasi di negara itu sejak Desember 2021 dengan level kuasa usaha.

Sebelumnya KBRI Kabul sempat beroperasi dari Islamabad beberapa waktu lalu karena konflik yang terjadi di Afghanistan. Konflik tersebut adalah jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban.

"Kita ketahui KBRI Kabul sempat operasionalnya dilakukan dari Islamabad untuk beberapa waktu saat itu, kalau enggak salah selama 4 bulan mulai Agustus sampai Desember. Tapi Desember tahun lalu sudah berfungsi kembali," beber Abdul.

Lebih lanjut Abdul menjelaskan, kendati belum mengakui pemerintahan Taliban, hal ini sama sekali tidak menghalangi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan secara konstruktif (constructive engagement) terhadap semua pihak di Afghanistan.

Sebab, Indonesia memiliki tujuan untuk membantu proses perdamaian dan pembangunan kembali di Afghanistan yang diperkirakan membutuhkan waktu panjang.

Salah satu dukungan yang diberikan Indonesia, yakni menggalang dukungan internasional memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan melalui International Conference on Afghan's Women Education (ICAWE).

Sebab saat ini, kondisi pendidikan bagi perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, mulai dari faktor tingkat kemiskinan, keterbatasan, infrastruktur, SDM, serta beberapa isu kebijakan dari otoritas taliban saat ini.

Padahal, pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan berperan penting untuk kemakmuran dan memerangi kemiskinan.

"Pemerintah berpandangan bahwa tidak akan ada pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karenanya kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini," jelas dia.

Selanjutnya kata Abdul, kegiatan ini merupakan kolaborasi Indonesia dengan Qatar. Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah menandatangani LoA dengan Qatar tentang pemberian bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan pada 26 Maret 2022.

Penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu implementasi dari LoA tersebut. Sejauh ini, sudah ada beberapa pihak setingkat menteri yang akan hadir dari negara Qatar, Pakistan, Selandia Baru, Norwegia, dan UEA.

Sejumlah utusan khusus untuk isu Afghanistan dari sejumlah negara dan organisasi internasional termasuk AS dan OKI juga akan ikut berpartisipasi. Pun sejumlah duta besar dari negara sahabat akan datang dalam konferensi yang dihelat di Bali ini.

"Sejauh ini tidak (melibatkan pemerintahan Afghanistan dalam konferensi) karena target kita adalah, pertemuan itu kita ingin mengonsolidasi serta menggalang dukungan internasional terutama untuk dukungan finansial, pemberian beasiswa dan sebagainya untuk memajukan pendidikan dan pemberdayaan wanita di Afghanistan," sebut Abdul.