Walau Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan, Kemenlu Tegaskan RI Tak Akui Pemerintahan Taliban

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menegaskan sikap Indonesia yang tak mengakui pemerintahan Taliban, meski pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Dirjen IDP) Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, perlu dibedakan antara pemberian bantuan kemanusiaan dengan hal esensial seperti pengakuan terhadap sebuah pemerintahan.

"Hingga saat sekarang tidak ada satupun negara yang mengakui pemerintahan Taliban saat ini di Afghanistan. Namun di sisi lain, hampir semua negara melakukan engagement dengan pihak Taliban, termasuk di dalam hal ini negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa," ujar Faizasyah dalam press briefing yang diadakan di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Koresponden Washington Post: Dipimpin Taliban, Penderitaan Rakyat Afghanistan Makin Meluas

"Ada keperluan bagi kita untuk membedakan kedua hal ini, yakni memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan hal-hal esensial serta isu besar terkait pengakuan," ujar Faizasyah.

Bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Afghanistan telah dikirimkan pada Minggu lalu melalui Bandara Soekarno-Hatta dan dilepas langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Bantuan tersebut berisi kebutuhan makanan dan nutrisi yang diperlukan oleh rakyat Afghanistan saat ini.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Abdul Kadir Jailani mengatakan, selain bantuan dalam bentuk kebutuhan makanan dan nutrisi, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

"Dalam rentang waktu 2022 sampai dengan 2024 pemerintah berkomitmen untuk memberikan 2,85 juta dollar AS atau sekitar Rp 41,6 miliar untuk pembangunan capacity building terutama untuk perempuan dan beasiswa," ujar dia.

Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan konferensi perempuan (women conference) mengenai Afghanistan.

"Ini masih proses, perlu waktu karena dihadapkan pada situasi pandemi, namun Ibu Menlu ingin mewujudkan women conference ini," kata Kadir.