Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal Mafia, Mahfud MD: Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Harus Dibenahi Jelang Pemilu

Kompas.com - 02/12/2022, 12:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung soal mafia saat memberikan paparan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada acara Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Istana Negara, Jumat (2/12/2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya, aparat keamanan dan aparat penegak hukum harus dibenahi.

"Kalau untuk pengamanan pemilu itu kira-kira tak ada konflik, tetapi kalau soal lain-lain, soal mafia, soal apa, saya kira harus kita akui aparat keamanan dan aparat penegak hukum kita ini harus dibenahi menjelang Pemilu 2024 ini," ujar Mahfud MD.

"Sehingga, semuanya kita ingin memastikan bahwa secara politik, keamanan, dan hukum akan kita siapkan," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Pemilu 2024 Diselenggarakan di Tengah Situasi Tak Pasti

Mahfud MD mengatakan, yang paling penting adalah menyiapkan konsolidasi keamanan untuk pemilu mendatang.

Salah satunya, aparat keamanan dan penegak hukum harus berbenah sejak saat ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan solusi untuk persoalan sosial seperti upah minimum maupun masalah ketenagakerjaan.

"Tentu kebijakan substansinya, arah kebijakannya dibuat oleh lembaga terkait misal Kemenaker, Menkeu dan sebagainya. Tetapi, kami mengawal keamanannya dan kalo diperlukan instrumen hukumnya juga kita buat," kata Mahfud.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan, proses Pemilu 2024 dan tahapan-tahapan yang saat ini sudah mulai tidak bisa mundur lagi.

Sebab, secara yuridis sudah ada jadwal yang disahkan oleh pemerintah.

"Sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu harus selesai. Itu yang kita lakukan," ujar Mahfud MD.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak.

Setelah itu, pemilihan kepala daerah 2024 juga akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih para kepala daerah di 542 daerah secara serentak.

Baca juga: Draf Perppu Pemilu Disebut Segera Dikirim ke Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com