Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Kompas.com - 29/11/2022, 21:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sejauh ini belum optimal sejak dibentuk pada 2019.

Menurut Fahmi, Kogabwilhan pada dasarnya didesain sebagai miniaturnya Markas Besar TNI yang mengelola kemampuan tiga matra. Akan tetapi, kehadiran Kogabwilhan tersebut sejauh ini dianggap belum optimal.

"Kogabwilhan ini sebenarnya didesain sebagai miniaturnya Mabes TNI, mereka mengelola interoperabilitas tiga matra," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

"Tapi sayangnya ini sampai sekarang masih belum optimal. Yang eksis dulu itu kan ada kodam-kodam, ada armada-armada, ego sektoral. Masih perlu ditata ulang," sambung dia.

Baca juga: Chemistry Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Sebagai informasi, Kogabwilhan merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI. Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III.

Fahmi menilai bahwa hanya pada kepemimpinan Yudo Margono, Kogabwilhan ada geregetnya, yaitu pada periode 2020.

Saat itu, Yudo menjabat Panglima Kogabwilhan I dengan pangkat laksamana madya atau bintang tiga.

"Hanya di zaman Pak Yudo Kogabwilhan I itu ada geregetnya, kebetulan waktu itu ada pandemi Covid-19, kemudian ada eskalasi di Laut China Selatan sehingga kelihatan dinamis saat menjabat Kogabwilhan I," terang dia.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Saat ini, Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Dia pun menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Yudo menjadi calon Panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com