Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Menurut Fahmi, Kogabwilhan pada dasarnya didesain sebagai miniaturnya Markas Besar TNI yang mengelola kemampuan tiga matra. Akan tetapi, kehadiran Kogabwilhan tersebut sejauh ini dianggap belum optimal.

"Kogabwilhan ini sebenarnya didesain sebagai miniaturnya Mabes TNI, mereka mengelola interoperabilitas tiga matra," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

"Tapi sayangnya ini sampai sekarang masih belum optimal. Yang eksis dulu itu kan ada kodam-kodam, ada armada-armada, ego sektoral. Masih perlu ditata ulang," sambung dia.

Sebagai informasi, Kogabwilhan merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI. Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III.

Fahmi menilai bahwa hanya pada kepemimpinan Yudo Margono, Kogabwilhan ada geregetnya, yaitu pada periode 2020.

Saat itu, Yudo menjabat Panglima Kogabwilhan I dengan pangkat laksamana madya atau bintang tiga.

"Hanya di zaman Pak Yudo Kogabwilhan I itu ada geregetnya, kebetulan waktu itu ada pandemi Covid-19, kemudian ada eskalasi di Laut China Selatan sehingga kelihatan dinamis saat menjabat Kogabwilhan I," terang dia.

Saat ini, Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Dia pun menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Yudo menjadi calon Panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.

Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.

Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.

Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo. Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 15 Desember 2022.