Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 20:16 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai chemistry atau kecocokan menjadi salah satu faktor Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI.

"Kalau kita lihat dari di pertimbangan presiden, chemistry, kecocokan, itu jelas," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Meski demikian, Fahmi menduga bahwa penunjukan Yudo menjadi calon Panglima TNI juga tak lepas karena adanya faktor rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, faktor aksesibilitas atau keterkesanan publik terhadap sosok Yudo, juga menjadi pertimbangan menunjuk Yudo jadi calon panglima.

Pada tahun lalu, tingkat aksesibilitas Yudo dinilai masih kalah populer dibanding Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Padahal, kata dia, publik saat itu memprediksi Yudo akan menjadi pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto

"Tapi ternyata kemudian Pak Andika. Memang Pak Andika lebih populer dibanding Pak Yudo yang cenderung low profile, juga tidak banyak kelihatan membangun komunikasi politik," imbuh dia.

Baca juga: Tersebar di 51 Lokasi, Ini Harta Properti Yudo Margono yang Jadi Calon Panglima TNI

Sebelumnya, Yudo resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Baca juga: PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Yudo menjadi calon Panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.

Baca juga: KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.

Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.

Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo.

Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 15 Desember 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.