Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 12:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan menghapus pasal ancaman pidana terhadap pemilik unggas yang merusak pekarangan dan penggelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan alasan mempertimbangkan tidak semua daerah mempunyai persoalan yang sama.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Marcus Priyo Gunarto, dalam jumpa pers usai menghadiri rapat terbatas dengan presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

"Misalnya soal unggas yang merusak pekarangan ini kita drop," kata Marcus.

Baca juga: Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

"Terus kemudian pergelandangan ini kita drop. Harapannya nanti itu semua bisa diatur dalam peraturan daerah karena tidak semua daerah itu memiliki persoalan-persoalan. Misalnya soal unggas ini tadi di daerah-daerah tertentu," lanjut Marcus.

Kedua pasal itu sebelumnya menuai kontroversi. Dalam pasal pidana hewan ternak yang merusak pekarangan orang lain, sebelumnya pemiliknya diancam denda dan hewan ternaknya disita negara.

Selain itu, pasal penggelandangan juga dinilai tumpang tindih dengan peraturan daerah di setiap provinsi serta kota atau kabupaten.

Penghapusan kedua pasal itu juga sudah dijelaskan dalam daftar perubahan RKUHP yang disampaikan kepada masyarakat pada 9 November 2022 lalu.

Jumpa pers itu turut dihadiri oleh Ad Interim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tito Karnavian dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Baca juga: DPR Berniat Sahkan RKUHP dalam Waktu Dekat

Adapun Tito menyatakan dia untuk sementara mewakili Menkopolhukam Mahfud MD yang tengah berada di luar negeri.

Menurut Marcus, keputusan pemerintah untuk menghapus sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dalam RKUHP adalah sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Perkembangan dari RKUHP ini yang dulu dikatakan ada 14 isu krusial akhirnya kita akomodasi pandangan dari masyarakat dan itu kita drop," ujar Marcus.

Marcus menyatakan, saat ini draf RKUHP revisi terakhir pada 9 November 2022 terdiri dari 43 bab dan berisi 624 pasal. Sebelumnya draf RKUHP berisi 628 pasal.

Baca juga: Optimistis RKUHP Tak Timbulkan Polemik, Pimpinan DPR: Kalau Disosialisasikan, Masyarakat Bisa Terima

Posisi pemerintah saat ini, kata Marcus, menunggu kelanjutan proses di DPR.

"Jadi saya kira kita menunggu perkembangan selanjutnya, pada tahapan berikutnya," ucap Marcus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tito. Menurut dia sejumlah persoalan dalam draf RKUHP hasil revisi terakhir sudah disepakati oleh DPR karena mewakili kepentingan seluruh pihak.

"Ada materi-materi yang didebatkan baik di kalangan masyarakat maupun antarpartai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari titik temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara," ucap Tito.

Baca juga: Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

"Dan nanti perkembangannya akan kita menunggu paripurna tingkat 2, menunggu kabar dari DPR RI," lanjut Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.