Panglima TNI Selanjutnya Mesti Jaga Netralitas Menjelang Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra berharap calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa tetap bisa memastikan lembaga dan anak buahnya netral menjelang tahun politik.

"Dalam menghadapi tahun politik, tentunya Mabes TNI akan mengandalkan TNI AD dalam tugas perbantuan. Namun, Panglima akan dituntut untuk bisa menempatkan posisi TNI secara netral dan profesional," kata Rizal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Menurut Rizal, Panglima TNI mendatang harus memprioritaskan sinergi dengan Polri dalam tugas perbantuan pengamanan serta netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Mensesneg: Surpres Panglima TNI Dikirim ke DPR Hari ini

Di sisi lain, Rizal meyakini Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono kemungkinan besar bakal menduduki posisi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Akan tetapi, masa jabatan Yudo juga bakal singkat karena dia juga akan pensiun pada 2023 mendatang.

"Walaupun mungkin tidak terlalu lama dalam menjabat karena faktor usia pensiun, namun kerja sama pertahanan dan modernisasi alutsista akan menjadi agenda prioritas," ujar Rizal.

Secara terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai Panglima TNI selanjutnya harus melakukan konsolidasi guna menjaga kondisi internal menjelang tahun politik.

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan Pergantian Panglima TNI Jangan Didominasi Satu Matra

"Tahun 2023 memang tahun politik. Karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting," kata Anton, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Menurut Anton, sudah seharusnya pemerintah tidak menarik ataupun ikut menugaskan TNI buat mengamankan Pemilu 2024.

Sebab menurut dia, tugas pengamanan Pemilu cukup diserahkan kepada polisi dan intelijen.

"Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI," ucap Anton.

Baca juga: Ketua Komisi I: Fit And Proper Test Panglima TNI Bisa Digelar Pekan Depan

"TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar," ujar Anton.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Surpres Pergantian Panglima TNI Cepat Diproses Setelah Diterima