Isu Koalisi Gerindra dengan PDI-P, Pengamat: Prabowo Tak Yakin pada Kekuatan Politik Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak yakin dengan kekuatan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Oleh karenanya, meski Gerindra sudah meresmikan koalisi bersama PKB, Prabowo hingga kini masih mencari sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk menjadi pendampingnya pada Pemilu 2024. Termasuk, melirik politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Tampaknya Prabowo sendiri merasa tidak yakin dengan kekuatan politik Cak Imin untuk membantunya memenangkan Pilpres 2024. Karena itu Prabowo bermain dua kaki," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Perjodohan Prabowo-Ganjar dan Ancaman Cak Imin, Sinyal Pecah Kongsi Gerindra-PKB?

Menurut Umam, Prabowo bakal pragmatis dalam mengambil keputusan soal koalisi Pilpres 2024. Jika Gerindra dihadapkan dengan dua pilihan, berkoalisi dengan PKB atau PDI-P, Prabowo diprediksi akan memilih partai banteng.

Ketimbang PKB, struktur kepartaian PDI-P dinilai lebih kuat. Selain itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut juga memegang tampuk kekuasaan tertinggi saat ini.

Umam mengatakan, tidak heran jika Prabowo dan Gerindra bakal memilih langkah yang memberikan keuntungan terbesar buat mereka.

Sebabnya, fokus target operasi politik Gerindra kini ialah memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, Prabowo sudah tiga kali ikut pemilu, tetapi belum pernah berujung kemenangan.

"Sehingga, Prabowo akan berhitung taktis dan stategis untuk menemukan formula koalisi dan pasangan cawapres yang paling optimal bisa memenangkan pertarungan 2024 mendatang," ujar Umam.

Baca juga: Isu Prabowo-Ganjar, Waketum Gerindra: Namanya Ide, Mungkin Ada yang Bicara Pasangan Tertentu

Kendati demikian, Umam menduga, Prabowo tak ingin begitu saja bubar kongsi dengan PKB. Sebab, jika PKB lepas dari koalisi, dukungan basis pemilih Islam terhadap Menteri Pertahanan itu kemungkinan bakal menurun tajam.

Ini karena kelompok Islam konservatif sudah terlanjur kecewa dengan pilihan Gerindra bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bersamaan dengan itu, basis pemilih Nahdliyin selaku representasi kelompok Islam moderat tak mampu dimobilisisasi karena Prabowo tidak menggandeng Muhaimin yang notabene dekat dengan kelompok tersebut.

Jika pun Gerindra bekerja sama dengan PDI-P, segala cara akan dilakukan untuk membuat PKB bertahan dalam koalisi.

"Berbagai langkah bisa dijadikan alternatifnya, mulai dari kompensasi logistik, janji penambahan portofolio jatah menteri di kabinet mendatang, hingga cara-cara politik yang 'represif' untuk mendisiplinkan PKB agar tetap berada di lingkaran koalisi," kata Umam.

Seandainya dengan cara-cara itu PKB tetap tidak bisa dipegang, lanjut Umam, Gerindra dan PDI-P akan berupaya memasukkan unsur partai Islam lainnya dalam koalisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Langkah ini untuk memastikan adanya dukungan kekuatan politik Islam dalam koalisi tersebut.