Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Selanjutnya Mesti Jaga Netralitas Menjelang Tahun Politik

Kompas.com - 23/11/2022, 17:06 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra berharap calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa tetap bisa memastikan lembaga dan anak buahnya netral menjelang tahun politik.

"Dalam menghadapi tahun politik, tentunya Mabes TNI akan mengandalkan TNI AD dalam tugas perbantuan. Namun, Panglima akan dituntut untuk bisa menempatkan posisi TNI secara netral dan profesional," kata Rizal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Menurut Rizal, Panglima TNI mendatang harus memprioritaskan sinergi dengan Polri dalam tugas perbantuan pengamanan serta netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Mensesneg: Surpres Panglima TNI Dikirim ke DPR Hari ini

Di sisi lain, Rizal meyakini Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono kemungkinan besar bakal menduduki posisi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Akan tetapi, masa jabatan Yudo juga bakal singkat karena dia juga akan pensiun pada 2023 mendatang.

"Walaupun mungkin tidak terlalu lama dalam menjabat karena faktor usia pensiun, namun kerja sama pertahanan dan modernisasi alutsista akan menjadi agenda prioritas," ujar Rizal.

Secara terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai Panglima TNI selanjutnya harus melakukan konsolidasi guna menjaga kondisi internal menjelang tahun politik.

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan Pergantian Panglima TNI Jangan Didominasi Satu Matra

"Tahun 2023 memang tahun politik. Karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting," kata Anton, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Menurut Anton, sudah seharusnya pemerintah tidak menarik ataupun ikut menugaskan TNI buat mengamankan Pemilu 2024.

Sebab menurut dia, tugas pengamanan Pemilu cukup diserahkan kepada polisi dan intelijen.

"Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI," ucap Anton.

Baca juga: Ketua Komisi I: Fit And Proper Test Panglima TNI Bisa Digelar Pekan Depan

"TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar," ujar Anton.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Surpres Pergantian Panglima TNI Cepat Diproses Setelah Diterima

Saat ditanya siapa nama calon Panglima TNI yang sudah direkomendasikan oleh Presiden Jokowi, Pratikno enggan menjawab.

Menurutnya, DPR yang akan menyampaikan kepada publik.

"Nanti. Kalau sudah diterima dari DPR, nanti dari DPR lah yang menyampaikan," tuturnya.

Dia pun masih enggan memberikan komentar saat ditanya lebih lanjut soal ciri-ciri sosok calon Panglima TNI pilihan Presiden. Pratikno hanya menyampaikan kriteria umum calon Panglima TNI.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR: Surpres Calon Panglima TNI Masuk DPR Sore Ini

"Jelas kalau calon panglima TNI itu pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan clue-nya gitu," tambahnya.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com