Sidang Kasus Minyak Goreng Dikebut, Hakim Harap 29 Desember Sudah Putusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Persidangan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan lima terdakwa bakal selesai pada 29 Desember 2022.

Hal itu disampaikan hakim ketua Liliek Prisbawono Adi saat akan menutup sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2022).

“Jangka waktu pemeriksaan terdakwa kami hanya bisa memutus perkara ini maksimal pada akhir Desember,” ujar Liliek, Kamis.

Oleh karena itu, Liliek meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum pada terdakwa dapat memaksimalkan waktu sidang untuk melakukan pembuktian maupun pembelaan terhadap dakwaan.

Baca juga: Sidang Kasus Minyak Goreng, Jaksa Hadirkan 6 Saksi untuk 3 Terdakwa

“Kami memberikan kesempatan kepada JPU untuk menghadirkan seluruh saksi-saksi dari tanggal 28, 29, 30 November dan 1 Desember (2022). Termasuk ahli di situ,” kata Liliek.

“Kemudian, nanti pada tanggal 5, 6, 7, 8 Desember, kami persilahkan untuk Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi meringankan dan ahli,” ujarnya lagi.

Pada pertengahan bulan Desember, kata Liliek, jaksa diminta untuk bisa melakukan penuntutan terhadap para terdakwa.

Setelahnya, para terdakwa dan penasihat hukum akan diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi atau tuntutan jaksa.

“Harapan kami bahwa pada tanggal 29 Desember itu sudah selesai karena penahanan berakhir pada 8 Januari 2023,” kata hakim Liliek.

Baca juga: Saksi Ungkap Kemendag Ubah-ubah Kebijakan untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

“Tidak ada pilihan bapak ibu sekalian, kita melalukan sidang secara maraton ini sebetulnya menyita waktu dan tenaga tapi kita tidak punya pilihan lain karena saksinya begitu banyak,” ujarnya lagi.

Oleh karenanya, hakim ketua majelis kembali menekankan kepada jaksa maupun penasihat hukum pada terdakwa untuk memanfaatkan waktu tersisa.

“Pada JPU dan penasihat hukum untuk mengatur waktu dan menyiapkan saksi-saksi karena kami tidak bisa mentolerir lagi untuk menambah jadwal waktu pemeriksaan,” kata Liliek.

Diketahui, terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa, Sidang Kasus Minyak Goreng Dilanjutkan

Dalam kasus ini, mantan Dirjen Daglu Indra Sari Wisnu Wardhana didakwa melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah.

Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) juga diduga telah memperkaya orang lain maupun korporasi.

Menurut Jaksa, perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp 18,3 triliun.

Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.

“Merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925,” kata Jaksa saat membacakan dakwaannya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Duga Grup Wilmar Raup Keuntungan Ilegal Rp 1,6 Triliun

Lebih lanjut, jaksa menyebut, dari perhitungan kerugian negara sebesar Rp 6 triliun, negara menanggung beban kerugian Rp 2.952.526.912.294,45 atau Rp 2,9 triliun.

Menurut jaksa, kerugian keuangan negara itu merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan fasilitas persetujuan ekspor (PE) produk CPO dan turunannya atas perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Wilmar, Grup Permata Hijau, dan Grup Musim Mas.

Wisnu dan empat tersangka lain didakwa memanipulasi pemenuhan persyaratan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit memenuhi stok dalam negeri. Sementara itu, DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri.

Akibat DMO tidak disalurkan, negara akhirnya mesti mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu beban masyarakat.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam penyaluran BLT tambahan khusus minyak goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” tutur Jaksa.

Kemudian, sejumlah korporasi yang menerima kekayaan dalam akibat persetujuan ekspor CPO itu adalah Grup Wilmar sebesar Rp 1.693.219.882.064, Grup Musim Mas Rp 626.630.516.604, dan Grup Permata Hijau Rp 124.418.318.216.

Jaksa lantas mendakwa Wisnu, Lin Che Wei, Stanley, Pierre, dan Master dengan Pasal yang sama. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Sidang Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Kemendag Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun