Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan Kesepakatan Jokowi dengan Pemimpin Negara G20 Tak Dikorupsi

Kompas.com - 16/11/2022, 23:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mengingatkan keputusan-keputusan yang tercapai antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemimpin negara G20 tak boleh menguntungkan sebagian kecil kelompok dan dikorupsi.

Awalnya, Rizki mengatakan Demokrat menyambut baik segala keputusan yang telah berhasil dicapai oleh Jokowi.

Dia menantikan tindak lanjut yang pemerintah akan lakukan dari investasi tersebut.

"Pemerintah Indonesia harus benar-benar mencatat komitmen ini, lalu membuat perencanaan distribusi serta pembangunan yang jelas," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Puja-puji Pemimpin Dunia untuk Presidensi G20 Indonesia, dari Joe Biden hingga PM Australia

Rizki menjelaskan, pihaknya mendesak agar pemerintah melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan investasi tersebut ke sektor-sektor yang paling memerlukan stimulus finansial.

Terutama adalah sektor-sektor produktif yang menjadi target utama suntikan investasi.

"Perencanaan pembangunan dan distribusi yang jelas serta transparan adalah kunci menjaga kepercayaan internasional kepada bangsa ini," tuturnya.

Namun, di sisi lain, Rizki menilai pembangunan tersebut seharusnya berkiblat pada kebutuhan masyarakat kecil.

Baca juga: Hari Pertama KTT G20: Salam Hormat Biden, Jamuan Makan Malam hingga Megawati-SBY Duduk Satu Meja

Menurut dia, masyarakat tertinggal jelas-jelas perlu uluran tangan pemerintah agar bisa naik kelas dan kelak hidup secara mandiri.

"Jangan sampai pembangunan yang ada hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok saja," ucap Rizki.

"Target-target manfaat yang berbeda-beda hasil dari investasi asing bisa dijaga keseimbangannya kalau tidak ada penyelewengan dana atau korupsi," sambungnya.

Untuk itu, kata Rizki, Demokrat berharap pihak-pihak yang mengelola dana tersebut amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga, pada akhirnya, investasi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RI menghasilkan sejumlah kerja sama dengan negara-negara sahabat. Berikut lima di antaranya.

Investasi Rp 10 triliun

Pada Senin (14/11/2022), Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam pertemuan tersebut, Biden mengungkapkan rencana investasi AS ke RI dengan nilai sekitar 700 juta dollar AS atau lebih dari Rp 10 triliun.

"Bersama, kita mengejar masa depan yang lebih baik dengan kemitraan baru melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk berinvestasi 700 juta Dollar AS," kata Biden, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Merujuk lembar fakta yang diunggah di situs resmi White House, pemerintah AS dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan MCC Compact senilai total 698 miliar Dollar AS.

Baca juga: Di Depan Biden, Jokowi Sebut IKN Buka Peluang Investasi 20,8 Miliar Dollar AS

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com