Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan Kesepakatan Jokowi dengan Pemimpin Negara G20 Tak Dikorupsi

Kompas.com - 16/11/2022, 23:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Perundingan CEPA

Selain Biden, Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, Senin kemarin.

Dalam pertemuan itu, kepala negara mendorong upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dengan Turkiye.

"Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Sebelum pertemuan tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah perjanjian. Pejanjian antarpemerintah meliputi bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi, serta kerja sama pembangunan.

Sementara, kesepakatan antarpelaku usaha mencakup kerja sama produksi bus listrik di Indonesia, serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Infrastruktur hijau

Pemerintah RI juga menyepakati kerja sama di bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian itu disepakati melalui penandatangana Joint Statement on the Green Initiative pada Senin (14/11/2022).

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.

"Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kerja sama infrastruktur hijau ini terdiri dari manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi dan kota eco-smart. Termasuk di dalamnya identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem penyediaan air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mulai dibangun dua tahun lagi di Kalimantan Timur.

“Rencananya konstruksi awal akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023," ujar Basuki.

Indonesia dan Korea Selatan juga menyepakati nota kesepahaman pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 4 lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

Selain Korea Selatan, pemerintah Jepang dan Inggris juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com