Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/11/2022, 18:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeklaim, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali telah membuahkan sejumlah hasil yang bersifat konkret.

Ia menyebutkan, salah satunya adalah kesepakatan negara-negara G20 untuk membentuk dana pandemi (pandemic fund) yang nilainya telah mencapai 1,5 miliar dollar AS.

"Para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerja sama konkret di bidang kesehatan, tadi sudah saya sampaikan hasilnya 1,5 miliar dollar AS untuk pandemic fund," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (16/11/2022) sore.

Selain itu, KTT G20 juga membentuk dan mengoperasionalisasi resillient and sustainability trust di bawah Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 81,6 miliar dollar AS untuk membantu negara yang menghadapi krisis.

Baca juga: Perang di Ukraina Jadi Bahasan Paling Alot, Jokowi: Akhirnya Deklarasi G20 Bisa Capai Konsensus

Ia melanjutkan, ada pula kesepakatan mengenai mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia yang memperoleh komitmen sebesar 20 miliar dollar AS.

"Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnnya," kata Jokowi.

Adapun KTT G20 ini telah menghasilkan G20 Bali Leaders' Declaration yang salah satu poinnya kritik terhadap perang Rusia dan Ukraina.

Negara-negara G20 menuntut Rusia segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

Baca juga: Jokowi: Sampai Tengah Malam Kita Bicara Soal Penyikapan Perang Ukraina

"Kami menyesalkan dengan sedalam-dalamnya agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina," demikian bunyi petikan Leaders' Declaration.

Dalam Leaders' Declaration disebutkan, mayoritas negara anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina. Sebab, perang tersebut memunculkan penderitaan warga yang luar biasa.

Jokowi mengakui, perdebatan mengenai paragraf tersebut berlangsung sangat alot meski akhirnya bisa menghasilkan konsensus.

"Diskusi mengenai hal ini berlangsung dengan sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Nasional
Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Nasional
Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Nasional
Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Nasional
Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Survei Litbang "Kompas": Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com