Demokrat Ingatkan Kesepakatan Jokowi dengan Pemimpin Negara G20 Tak Dikorupsi

Awalnya, Rizki mengatakan Demokrat menyambut baik segala keputusan yang telah berhasil dicapai oleh Jokowi.

Dia menantikan tindak lanjut yang pemerintah akan lakukan dari investasi tersebut.

"Pemerintah Indonesia harus benar-benar mencatat komitmen ini, lalu membuat perencanaan distribusi serta pembangunan yang jelas," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu (16/11/2022).

Rizki menjelaskan, pihaknya mendesak agar pemerintah melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan investasi tersebut ke sektor-sektor yang paling memerlukan stimulus finansial.

Terutama adalah sektor-sektor produktif yang menjadi target utama suntikan investasi.

"Perencanaan pembangunan dan distribusi yang jelas serta transparan adalah kunci menjaga kepercayaan internasional kepada bangsa ini," tuturnya.

Namun, di sisi lain, Rizki menilai pembangunan tersebut seharusnya berkiblat pada kebutuhan masyarakat kecil.

Menurut dia, masyarakat tertinggal jelas-jelas perlu uluran tangan pemerintah agar bisa naik kelas dan kelak hidup secara mandiri.

"Jangan sampai pembangunan yang ada hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok saja," ucap Rizki.

"Target-target manfaat yang berbeda-beda hasil dari investasi asing bisa dijaga keseimbangannya kalau tidak ada penyelewengan dana atau korupsi," sambungnya.

Untuk itu, kata Rizki, Demokrat berharap pihak-pihak yang mengelola dana tersebut amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RI menghasilkan sejumlah kerja sama dengan negara-negara sahabat. Berikut lima di antaranya.

Investasi Rp 10 triliun

Pada Senin (14/11/2022), Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam pertemuan tersebut, Biden mengungkapkan rencana investasi AS ke RI dengan nilai sekitar 700 juta dollar AS atau lebih dari Rp 10 triliun.

"Bersama, kita mengejar masa depan yang lebih baik dengan kemitraan baru melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk berinvestasi 700 juta Dollar AS," kata Biden, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Merujuk lembar fakta yang diunggah di situs resmi White House, pemerintah AS dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan MCC Compact senilai total 698 miliar Dollar AS.

Dana tersebut terbagi atas 649 miliar Dollar AS dari pemerintah AS dan 49 miliar Dollar AS dari Indonesia.

Rencananya, dana ini akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi sadar iklim dan berkualitas tinggi di lima provinsi Tanah Air.

Dana tersebut juga akan dipakai untuk memobilisasi modal internasional guna mendukung pembangunan Indonesia, antara lain membangun kapasitas pasar keuangan.

Kemudian, meningkatkan akses keuangan untuk usaha milik perempuan serta usaha mikro, kecil, dan menengah di RI.

Dalam lembar fakta itu juga diungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS akan memberikan 150 juta Dollar AS untuk pembangunan bilateral dan bantuan keamanan Indonesia.

Dana pendidikan dan kesehatan

Pemerintah AS juga berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk kerja sama di bidang pendidikan dengan Indonesia. Nota kesepahaman terkait kerja sama ini telah ditandatangani pada Desember 2021 lalu.

AS berencana mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan jumlah pusat konsultasi pendidikan di Indonesia menjadi sebesar 30 persen.

Selain itu, pemerintah AS akan memberi kesempatan lebih luas kepada para pelajar asal RI untuk melanjutkan pendidikan ke Negeri Paman Sam.

Di bidang kesehatan, pemerintah AS melalui Badan Perdagangan dan Pengembangan (USTDA) dan GE Healthcare mengumumkan rencana pembiayaan proyek percontohan kesehatan di Indonesia.

Proyek ini untuk mendukung Kementerian Kesehatan RI dalam mengembangkan penyimpanan data dan citra nasional (NIDR), membuat penyimpanan terpusat berbasis cloud untuk data-data kesehatan elektronis.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan jaringan hub and spoke yang menghubungkan dokter-dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan dokter spesialis jantung di rumah sakit pusat di seluruh Tanah Air.

Dukung IPEF

Dalam pertemuannya dengan Presiden Biden, Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF.

IPEF atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh AS dan kini telah diikuti oleh 14 negara, termasuk Indonesia.

"Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” kata Jokowi.

Isu terkait Indo-Pasifik juga menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dan Biden. Kepada Biden, Jokowi menegaskan bahwa kerja sama ekonomi perlu terus diperkuat di samping pentingnya masalah keamanan.

“Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” kata Jokowi.

Presiden RI mengatakan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).

"Saya sangat berharap AS dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan AS terhadap AOIP,” ujar Jokowi.

Perundingan CEPA

Selain Biden, Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, Senin kemarin.

Dalam pertemuan itu, kepala negara mendorong upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dengan Turkiye.

"Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Sebelum pertemuan tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah perjanjian. Pejanjian antarpemerintah meliputi bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi, serta kerja sama pembangunan.

Sementara, kesepakatan antarpelaku usaha mencakup kerja sama produksi bus listrik di Indonesia, serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Infrastruktur hijau

Pemerintah RI juga menyepakati kerja sama di bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian itu disepakati melalui penandatangana Joint Statement on the Green Initiative pada Senin (14/11/2022).

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.

"Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kerja sama infrastruktur hijau ini terdiri dari manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi dan kota eco-smart. Termasuk di dalamnya identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem penyediaan air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mulai dibangun dua tahun lagi di Kalimantan Timur.

“Rencananya konstruksi awal akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023," ujar Basuki.

Indonesia dan Korea Selatan juga menyepakati nota kesepahaman pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 4 lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

Selain Korea Selatan, pemerintah Jepang dan Inggris juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta.