Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Surya Paloh dan Jokowi di Simpang Jalan | Kepala Negara Asing Antre Ingin Bertemu Jokowi di KTT G20

Kompas.com - 14/11/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Sementara itu, Paloh menegaskan bahwa Nasdem tetap mendukung pemerintahan saat ini kendati telah menyatakan dukungan terhadap Anies untuk Pilpres 2024.

Ia meyakini Nasdem bisa memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan pada 2024.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," katanya dalam acara puncak HUT ke-11 Nasdem.

Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Nasdem, Surya Paloh: Mungkin Sibuk...

Paloh mengatakan, hingga hari ini Jokowi masih menjadi presiden Nasdem.

Dia ingin Nasdem menjadi sahabat sejati Jokowi yang setia dalam suka dan duka sampai akhir.

Paloh berharap Jokowi punya sikap yang sama. Dia tak ingin presiden mendepak partainya dari barisan koalisi pendukung pemerintahan.

"Nasdem ingin tekankan ini. Dia ingin tetap jadi seorang sahabat sejati dalam suka dukanya seorang Presiden Jokowi," ujarnya. Di sisi lain, Paloh mencurigai ada yang sengaja ingin merusak persahabatannya dan Jokowi.

Pihak tersebut menggulirkan isu seolah presiden tak mau lagi Nasdem berada di koalisi pemerintahan kini.

Baca juga: Jadi Capres 2024, Anies Pilih Jalan Tak Biasa Bersama Nasdem

"Kalau ada yang mencoba mengusik, mem-frame kita Jokowi itu emoh (tidak mau) pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan, Jokowi tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa," ucap dia.

2. Banyak Kepala Negara Ingin Ketemu Jokowi di G20, Istana: Sampai Kesulitan Mengurusnya

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim, para kepala negara asing banyak yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022.

Menurut dia, hal itu membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kesulitan mengurus jadwal permintaan pertemuan.

"Ini hebatnya Presiden kita ini ya semuanya sudah terjadwal sebenarnya, tapi banyak sekali yang menginginkan minta waktu kepada Pak Jokowi ini, Presiden kita ini. Kita mesti bangga Presiden kita di mata para kepala negara luar itu luar biasa. Sampai kesulitan untuk Menlu mengurusnya," ujar Moeldoko di Media Center G20, BICC, Nusa Dua, Minggu (13/11/2022).

Baca juga: KTT G20, Delegasi Rusia Tiba di Bali Dipimpin Menlu Sergey Lavrov

"Berikutnya juga pesawat-pesawat delegasi yang ingin mendarat di sini dari beberapa negara juga ingin minta dispensasi. Tetapi ya semuanya sudah dipikirkan apa direncanakan sehingga nanti mungkin ada tidak bisa terpenuhi," lanjutnya.

Namun saat ditanya berapa banyak kepala negara yang ingin bertemu Presiden Jokowi, Moeldoko belum bisa memastikan.

Kepastian hal tersebut akan disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi.

Namun, Moeldoko menyatakan, ada negara-negara di luar anggota G20 yang ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: G20 Galang Dana Pencegahan Pandemi, Jokowi: Dana yang Terkumpul Masih Belum Cukup

"KTT Ini menurut saya pertemuan terbesar di luar (KTT) APEC ya. Dulu kita bicara APEC, sekarang G20. Saya pikir ini pertemuan cukup besar oleh kepala-kepala negara yang punya reputasi, negara yang gede, ini sebuah momentum sangat bagus untuk menggalang peaceful kedamaian dunia," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com