Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/11/2022, 15:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - organisasi G20 sepakat untuk membentuk dana pandemi sebagai respons antisipasi bencana kesehatan yang bisa datang sewaktu-waktu di masa mendatang. 

Namun, sejauh ini dana yang didapat dari penggalangan dana masih jauh dari cukup. 

Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya diperlukan dana sebesar 31,1 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) untuk membiayai persiapan pencegahan terhadap pandemi.

"Perihal pembiayaan, dibutuhkan sebesar 31,1 miliar Dolar AS setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ini hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia (WHO)," ujar Jokowi saat menghadiri peluncuran dana pandemi (pandemic fund) di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (13/11/2022).

"Oleh karena itu tahun ini G20 sepakat membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan persiapan dan respon terhadap pandemi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Dana Pandemi Jelang KTT G20, Ini Peruntukkannya

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada para donor dana dari negara-negara anggota G20 dan non G20.

Selain itu, kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi atas dana pandemi tersebut.

"Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana," kata Jokowi.

Hingga saat ini, baru sebanyak 1,4 miliar dollar AS komitmen yang berhasil terkumpul di bawah Presidensi G20 Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif antara lain pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan sebagai dana ekonomi internasional untuk mendukung pemantauan patogen," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani: G20 Sudah Kumpulkan Dana Pandemi 1,4 Miliar Dollar AS

Kemudian, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang lebih adil dan merata.

Diberitakan sebelumnya, negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk membentuk Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 yang mengumpulkan pendanaan pandemi untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Dana yang terkumpul itu berasal dari 24 donor negara baik anggota G20 maupun non-G20, serta 3 filantropi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan terdapat 3 negara anggota G20 yang berkomitmen menyuntikkan dana ke pandemic fund pada pertemuan Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) semalam.

"Pada kenyataannya kita juga sudah terima minimal 3 negara lagi yang sudah menyampaikan bahwa mereka akan kontribusi termasuk di dalamnya adalah Australia, Prancis, dan Saudi Arabia. Mereka akan mengumumkan jumlahnya terutama pada pertemuan pemimpin G20," ungkapnya dalam konferensi pers usai JFHMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Baca juga: Putin Tak Hadiri KTT G20 Bali, Bakal Diwakili Menlu Rusia?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Optimistis Ganjar-Mahfud Raup 54 Persen Suara, Ketua TPN: Jangan Percaya Angka Survei

Optimistis Ganjar-Mahfud Raup 54 Persen Suara, Ketua TPN: Jangan Percaya Angka Survei

Nasional
Usai Dilantik, Kepala BNN Bakal Temui Panglima TNI Untuk Berantas Keterlibatan Aparat

Usai Dilantik, Kepala BNN Bakal Temui Panglima TNI Untuk Berantas Keterlibatan Aparat

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta Tak Ada Saling Sanggah saat Debat, Ganjar: Silakan Diatur

Kubu Prabowo-Gibran Minta Tak Ada Saling Sanggah saat Debat, Ganjar: Silakan Diatur

Nasional
Kritik Kartu Prakerja, Cak Imin: Nonton YouTube Dibayar, Urgensinya Apa?

Kritik Kartu Prakerja, Cak Imin: Nonton YouTube Dibayar, Urgensinya Apa?

Nasional
Bawaslu: Pasang Stiker dan Alat Peraga Kampanye di Rumah Harus Izin ke Pemilik

Bawaslu: Pasang Stiker dan Alat Peraga Kampanye di Rumah Harus Izin ke Pemilik

Nasional
Bawaslu: Bagi Sembako Saat Kampanye Kategori Politik Uang, Bisa Dipidana

Bawaslu: Bagi Sembako Saat Kampanye Kategori Politik Uang, Bisa Dipidana

Nasional
MUKP di Papua Selatan Naik, Kepala BKKBN Optimistis Angka Stunting Bisa Turun

MUKP di Papua Selatan Naik, Kepala BKKBN Optimistis Angka Stunting Bisa Turun

Nasional
Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Nasional
Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

Nasional
Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Nasional
Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Nasional
Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Nasional
Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com