Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

Kompas.com - 08/11/2022, 21:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sepakat dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Koalisi Perubahan telah mencapai progres 90 persen.

Ia lantas menjelaskan dua hal yang belum mencapai kesepakatan antara tiga partai politik (parpol) tersebut yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Pertama, momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.

Baca juga: Yakin Koalisi Perubahan Terbentuk, Nasdem: Kami Jatuh Cinta dengan Anies

“Kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu baru deklarasi bersama?” ujar Willy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Hambatan kedua, lanjut dia, belum sepakatnya ketiga parpol terkait figur calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya PKS masih ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi pendamping Anies Baswedan.

Baca juga: Ungkit Jasa Surya Paloh kepada Jokowi, Nasdem: Orang Bilang Reshuffle, Ingat Jas Merah!

Sementara Partai Demokrat terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akhirnya tiga calon mitra koalisi tersebut sepakat belum menunjuk figur tertentu sebagai cawapres, tapi menentukan tiga kriteria untuk menentukan kontestan kursi RI-2.

“Kami sepakatnya (figur cawapres) memiliki tiga kriteria, satu punya daya ungkit. Dua, mensolidkan partai. Ketiga, bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan,” ungkapnya.

Willy menyampaikan Partai Nasdem sendiri telah memberikan hak pada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri.

Alasannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mau membatasi langkah politik Anies.

Menurut Willy, Paloh ingin Anies punya keleluasaan untuk menentukan calon pasangannya.

“Ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang tapi kita ikat kakinya dengan batu, gimana terbangnya? Kan enggak luwes. Jadi dibiarkan, Mas Anies (juga) punya kebebasan,” tandasnya.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Akan Lakukan Simulasi Cawapres Bareng Anies

Diketahui Koalisi Perubahan mestinya dideklarasikan 10 November 2022, namun rencana itu batal.

Willy mengaku batalnya deklarasi karena PKS dan Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan penundaan deklarasi koalisi tak menunjukan adanya keretakan hubungan ketiga parpol.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ungkap Kholid dikonfirmasi, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com