Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sepakat dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Koalisi Perubahan telah mencapai progres 90 persen.

Ia lantas menjelaskan dua hal yang belum mencapai kesepakatan antara tiga partai politik (parpol) tersebut yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Pertama, momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.

“Kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu baru deklarasi bersama?” ujar Willy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Hambatan kedua, lanjut dia, belum sepakatnya ketiga parpol terkait figur calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya PKS masih ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi pendamping Anies Baswedan.

Sementara Partai Demokrat terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akhirnya tiga calon mitra koalisi tersebut sepakat belum menunjuk figur tertentu sebagai cawapres, tapi menentukan tiga kriteria untuk menentukan kontestan kursi RI-2.

“Kami sepakatnya (figur cawapres) memiliki tiga kriteria, satu punya daya ungkit. Dua, mensolidkan partai. Ketiga, bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan,” ungkapnya.

Willy menyampaikan Partai Nasdem sendiri telah memberikan hak pada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri.

Alasannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mau membatasi langkah politik Anies.

Menurut Willy, Paloh ingin Anies punya keleluasaan untuk menentukan calon pasangannya.

“Ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang tapi kita ikat kakinya dengan batu, gimana terbangnya? Kan enggak luwes. Jadi dibiarkan, Mas Anies (juga) punya kebebasan,” tandasnya.

Diketahui Koalisi Perubahan mestinya dideklarasikan 10 November 2022, namun rencana itu batal.

Willy mengaku batalnya deklarasi karena PKS dan Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan penundaan deklarasi koalisi tak menunjukan adanya keretakan hubungan ketiga parpol.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ungkap Kholid dikonfirmasi, Selasa.