Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit Jasa Surya Paloh kepada Jokowi, Nasdem: Orang Bilang Reshuffle, Ingat "Jas Merah"!

Kompas.com - 08/11/2022, 20:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menepis anggapan yang menyebut partainya berjarak dengan Presiden Joko Widodo imbas keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Secara positioning, biasanya presiden itu posisi negarawan ya, presiden punya subjektivitas tuh manusiawi. Tapi dibilang, 'oh ini Nasdem berjarak,' tidak," kata Willy dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Willy pun meminta publik untuk melihat rekam jejak hubungan Nasdem dan Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu.

Ia bercerita, Nasdem merupakan partai pertama yang diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden 8 tahun silam.

Willy menyebutkan, ajakan itu langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa pikir panjang.

"Kalau yang lain ada syarat A, sayarat B, syarat C, ini enggak mikir bos. Itu kan satu hal yang tidak hapus tadi kan rekam jejak," kata Willy.

Willy melanjutkan, Nasdem juga mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar dapat menjabat sebagai presiden selama 2 periode pada 2017, 2 tahun sebelum Pemilihan Presiden 2019.

"Jadi maju mundurnya Jokowi, juga maju mundurnya Nasdem, jangan dibolak balik. Bahwasanya ada gorengan, gorengan memang enak tapi kolesterol tinggi. Ada orang yang enggak senang, ya pastilah," kata Willy.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

"Kita nih hidup harus membaca jejak rekam itu. Kalau kami sih wajar saja orang (bilang) mau di-reshuffle segala macam, Bung Karno kan pesannya seerhana, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah," ujar dia.

Lebih lanjut, Willy juga membantah bila pencalonan Anies oleh Nasdem dianggap tidak etis oleh sejumlah pihak.

Ia mengingatkan, pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, Jokowi sudah menjabat selama dua periode dan tidak dapat kembali mencalonkan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanggung jawab partai politik yang diatur dalam konstitusi.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle, Surya Paloh: Jokowi Memahami Arti Keberadaan Nasdem

"Ini sudah periode kedua bos, ini bukan periode pertama. Ini yang enggak punya akal sehat siapa, atau yang cari muka, ya cari mukanya sih kelebihan, terlalu maju. Artinya apa, konteksnya memang kami harus bersiap," kata Willy.

Sebelumnya, banyak pihak menilai hubungan antara Nasdem dan Jokowi akan merenggang setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies.

Jokowi bahkan pernah berkata bahwa ia membuka peluang merombak susunan Kabinet Indonesia Maju setelah deklarasi Nasdem tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com