Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Politik PKB Disebut Terancam jika PDI-P Kerja Sama dengan Gerindra

Kompas.com - 04/11/2022, 16:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bisa terancam jika PDI-P memilih bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan ambisi PKB untuk mengikutsertakan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dalam kontestasi elektoral mendatang bisa gagal.

“Skema ini tentunya mengancam ambisi Muhaimin untuk maju mendampingi Prabowo sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang,” ujar Umam pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Ganjar Tak Kunjung Dapat Dukungan Mega, PDI-P Dinilai Berpeluang Gabung dengan Gerindra

Pasalnya, lanjut Umam, PDI-P mungkin meminta jatah kursi calon wakil presiden (cawapres) pada Gerindra.

Hal itu didasari oleh dua alasan. Pertama, PDI-P merupakan partai dengan elektabilitas tertinggi.

Sedangkan Prabowo merupakan figur capres dengan elektabilitas yang terus bertengger di peringkat tiga besar.

“Dua kekuatan itu bisa bersimbiosis hingga melahirkan mesin politik yang prima,” ucapnya.

Baca juga: Pengamat Nilai PDI-P Berpeluang Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Kedua, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum memberikan restu pencapresan pada Ganjar Pranowo meski elektabilitasnya sebagai capres tinggi.

Umam menduga Ganjar dinilai terlalu terburu-buru dan menunjukan keinginannya untuk memperebutkan kursi RI-1.

Kondisi itu membuat Megawati punya banyak pertimbangan sebelum memilih Ganjar mewakili partai berlambang banteng itu pada Pilpres 2024.

“Jika belum memegang kekuasaan ia (Ganjar) sudah offside berkali-kali maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” tutur dia.

Alasan terakhir, Megawati belum menuntaskan perjanjian Batu Tulis yang dibuat 2009 lalu pada Prabowo.

Salah satu poinnya, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014.

Baca juga: Dukung Heru Tak Pakai TGUPP, PDI-P DPRD DKI: di Era Anies, Ruang Gerak ASN Tak Leluasa

Namun saat itu PDI-P justru memilih Joko Widodo sebagai capres berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Menurut Umam situasi itu memungkinkan Megawati lebih memilih kadernya untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo.

Peluang cukup besar, yaitu Megawati memilih anak kandungnya Puan Maharani untuk mengisi posisi tersebut.

“Maka wacana tentang komposisi Prabowo-Puan kembali relevan dan layak diperhitungkan,” imbuhnya.

Baca juga: Gerindra: Partai yang Diajak Gabung Koalisi dalam Komunikasi Intensif

Adapun dalam koalisi Gerindra-PKB disepakati bahwa pengusungan capres-cawapres menjadi keputusan Prabowo dan Muhaimin.

Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan hampir pasti koalisi itu akhirnya memutuskan untuk mengusung Prabowo-Muhaimin sebagai paslon capres-cawapres untuk menghadapi Pilpres mendatang.

Namun ia menyatakan deklarasi juga masih menunggu parpol ketiga untuk bergabung.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini dua parpol Parlemen bakal bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB.

Baca juga: Gerindra: Jokowi Minta Prabowo Lakukan Diplomasi Pertahanan Cegah Perang Dunia III

Ia mengaku komunikasi bersama calon mitra koalisi telah berlangsung, dan kedua parpol punya kesamaan visi-misi dengan Partai Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com