Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Nasdem Murka soal Isu PKS Ditawari Kursi Menteri | Susi ART Sambo Bakal Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 03/11/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem bereaksi keras setelah mendengar laporan tentang isu tawaran 2 posisi menteri bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), supaya menarik dukungan bagi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres).

Berita tentang reaksi Partai Nasdem itu memuncaki berita terpopuler.

Kemudian dari dunia hukum, pengacara keluarga Brigadir J bakal melaporkan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, terkait kesaksiannya dalam sidang Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Baca juga: Beri Pesan ke Relawannya, Anies: Bekerja Bersama Partai Nasdem

1. Nasdem Ngamuk Dengar Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri, Curiga Anies Mau Dijegal

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jatah dua menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres).

Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies agar tidak maju ke Pilpres 2024.

Awalnya, Willy mengatakan politik Indonesia saat ini dianggap kotor.

"Kenapa politik kita hari ini dianggap bejat, dianggap kotor, dianggap suram? Narasi-narasi ini mendegradasi, mendegradasi dua ranah. Teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini. You can imagine, kalau narasi ini dikembangkan," ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Pekan Ini, Nasdem Ajak Anies ke Medan untuk Perbesar Ceruk Suaranya

Nada suara Willy terdengar terus meninggi saat memberi penjelasan berikutnya.

Willy menyinggung bahwa PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ibarat mau berbuka, ini sudah azan Ashar, sebentar lagi sudah azan Maghrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka sudah statement, ini narasi yang benar-benar picik," tuturnya.

"Begitu juga dengan kekuasaan, bagaimana wajah kekuasaan ini ketika menerima itu? Benar-benar pragmatisme, benar-benar transaksional, dan benar-benar apa yang selama ini berkembang untuk menjegal Anies terjadi," sambung Willy.

Baca juga: Ridwan Kamil Condong Pilih Golkar, Nasdem: Kami Biasa Saja

Willy mengatakan, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sepakat menilai bahwa orang-orang yang berpolitik dengan narasi picik seperti itu adalah orang-orang yang memiliki pedoman politik hitam, kotor, dan kumuh.

Menurutnya, seharusnya politik di Indonesia dipenuhi dengan harapan dan kerja sama.

"Jadi saya melihat ini orang-orang yang tidak memiliki obligasi terhadap bagaimana majunya republik, sehatnya perpolitikan kita, matangnya demokrasi kita," paparnya.

Willy menegaskan dirinya mengutuk keras orang-orang yang berpolitik dengan cara picik seperti itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com