Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sepakat dengan PKB, Penentuan Cawapres Tunggu Anggota Baru Koalisi

Kompas.com - 02/11/2022, 15:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid terkait penentuan calon wakil presiden (cawapres).

Sebelumnya dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (30/10/2022), Jazilul menyatakan deklarasi capres-cawapres koalisi PKB-Gerindra menunggu partai ketiga bergabung.

“Saya pikir apa yang disampaikan oleh PKB untuk menunggu anggota baru saya kira hal yang masuk akal,” ujar Dasco ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Gerindra Anggap Dukungan Jokowi ke Prabowo Terkait Pencapresan

Sejak awal, menurut dia, koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB untuk menghadapi Pilpres 2024 tak hanya ingin diisi oleh dua partai politik (parpol) saja.

Namun, ada tenggat waktu untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres.

“Namun di politik ada tenggat atau batas waktu yang tentunya nanti akan disepakati kedua belah pihak, baik PKB maupun Gerindra,” ungkapnya.

“Memang saat ini belum dibicarakan, tapi nanti akan dibicarakan,” sambung Dasco.

Di sisi lain, Dasco menuturkan kedua parpol tengah menunggu proses peresmian sekretariat bersama.

Ia mengklaim sekber sudah dipersiapkan dengan baik namun peresmiannya masih menunggu aktivitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Jokowi Mengaku Sering Berbincang dengan Prabowo, Gerindra: Politik Sekali Dua Kali

“Peresmian sekber memang tinggal menunggu keluangan dari waktu masing-masing ketua umum. Kita harapkan sih dalam waktu dekat bisa meresmikan,” tandasnya.

Diketahui saat ini Gerindra dan PKB telah membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.

Namun koalisi tersebut belum mengumumkan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung.

Dalam nota kesepakatan keduanya, penentuan pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024 ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com