PDIP dan Ganjar Pranowo Hanya Menunggu Waktu yang Tepat

SECARA elektoral, diakui atau tidak, Ganjar Pranowo adalah senjata andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi kandidat potensial sekelas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Rasanya thesis ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dari survei-survei politik yang muncul sejak setahun belakangan, jika digeneralisasi, Ganjar Pranowo lebih sering berada di posisi teratas ketimbang Prabowo dan Anies.

Apalagi hasil survei terbaru survei Litbang Kompas, yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi sangat kompetitif terhadap kandidat lain di satu sisi dan jauh di atas Puan Maharani di sisi lain.

Karena itu, menurut hemat saya, bagi PDIP pilihan antara memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebenarnya bukanlah sebuah opsi elektoral yang masuk akal, karena menyandingkan dua opsi yang tidak sepadan.

Apalagi, sepanjang pengetahuan saya, PDIP adalah salah satu partai yang paling sensitif dengan hasil survei ilmiah.

PDIP tidak sekadar beretorika dengan sikap tersebut alias PDIP telah membuktikan sendiri keberpihakannya kepada realitas politik yang ada yang direfleksikan oleh survei-survei politik terpercaya oleh lembaga survei bereputasi.

Sebut saja, misalnya, saat Megawati Soekarnoputri dengan dewasa dan legowo memutuskan untuk tidak ikut berlaga di pemilihan tahun 2014 lalu.

Keputusan tersebut bukan saja lahir dari kebijaksanaan dan kenegarawanan politik seorang Megawati, tapi juga lahir dari fleksibilitas PDIP dalam beradaptasi dengan realitas politik yang ada.

Tak bisa dipungkiri kala itu bahwa nama Joko Widodo sedang naik daun setelah berhasil memenangkan pertarungan politik di ibu kota negara.

Semua hasil survei politik menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya kader PDIP yang mampu menyaingi elektabiltas Prabowo Subianto.

Memang terkesan kala itu bahwa PDIP membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengakuinya.

Pertama, boleh jadi memang terdapat dua aspirasi di internal PDIP, yakni antara kembali memajukan Megawati sebagai calon presiden atau menerima figur baru yang bukan dari trah Sukarno, tapi sedang naik daun.

Kedua, sebagaimana saya meyakini, ada proses dan mekanisme yang harus dilalui oleh sebuah partai sebesar PDIP untuk sampai pada satu kesimpulan penting terkait siapa calon presiden resmi partai.

Dengan lain perkataan, PDIP meyakini bahwa untuk sampai pada keputusan sepenting itu, tidak saja harus berdasarkan aspirasi populer yang sedang berkembang, tapi juga harus berdasarkan mekanisme legal yang berlaku di internal PDIP.

Seolah hal ini juga mengamini kalimat Bung Karno yang pernah mengatakan,”Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis”.