Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol

Kompas.com - 27/10/2022, 10:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin merasa tak terganggu dengan beragam kritik yang ditujukan kepadanya.

Masduki mengatakan, Ma'ruf juga tidak masalah apabila ia disebut tidak bekerja maupun hanya dianggap sebagai simbol dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Menurut Masduki, kritik yang diarahkan kepada Ma'ruf merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

"Biasalah BEM mengkritisi pemimpinnya itu baiklah saya kira, enggak masalah itu, di negeri demokrasi seperti itu biasa. Dan sekali lagi, Wapres tidak merasa terganggu dengan penilaian-penilaian seperti itu," ujar dia.

Akan tetapi, Masduki menilai kritik yang menyebut Ma'ruf tidak bekerja dan hanya simbol di pemerintah pun tidak tepat.

Sebab, menurut dia, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Masduki mencontohkan, Ma'ruf yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Hanya saja, ia menekankan, sebagai wakil presiden, Ma'ruf tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Joko Widodo.

Oleh sebab itu, jika Jokowi sudah banyak berbicara mengenai sebuah isu, maka Ma'ruf menganggap hal itu sudah cukup.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," kata dia.

Seperti diketahui, peran Ma'ruf selaku wakil presiden kerap dipertanyakan oleh banyak pihak.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com