Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol

Kompas.com - 27/10/2022, 10:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin merasa tak terganggu dengan beragam kritik yang ditujukan kepadanya.

Masduki mengatakan, Ma'ruf juga tidak masalah apabila ia disebut tidak bekerja maupun hanya dianggap sebagai simbol dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Menurut Masduki, kritik yang diarahkan kepada Ma'ruf merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

"Biasalah BEM mengkritisi pemimpinnya itu baiklah saya kira, enggak masalah itu, di negeri demokrasi seperti itu biasa. Dan sekali lagi, Wapres tidak merasa terganggu dengan penilaian-penilaian seperti itu," ujar dia.

Akan tetapi, Masduki menilai kritik yang menyebut Ma'ruf tidak bekerja dan hanya simbol di pemerintah pun tidak tepat.

Sebab, menurut dia, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Masduki mencontohkan, Ma'ruf yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Hanya saja, ia menekankan, sebagai wakil presiden, Ma'ruf tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Joko Widodo.

Oleh sebab itu, jika Jokowi sudah banyak berbicara mengenai sebuah isu, maka Ma'ruf menganggap hal itu sudah cukup.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," kata dia.

Seperti diketahui, peran Ma'ruf selaku wakil presiden kerap dipertanyakan oleh banyak pihak.

Teranyar, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) keberadaan Ma'ruf seolah hanya menjadi 'pajangan' di pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat juga sudah tahu bagaimana Pak Ma'ruf Amin itu terkesan tidak membantu pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa peranan Pak Ma'ruf Amin tidak lebih dari sekadar pajangan di sekolah-sekolah dasar," kata Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, BEM UI: Cukup Sudah Kegelisahan Ini

Kritik serupa juga pernah dilontarkan BEM Universitas Negeri Semarang yang menjuluki Wapres sebagai The King of Silent pada Juli 2021 lalu.

Ketika itu, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi Covid-19, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun akun @bemkmunnes.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com