Salin Artikel

Ma'ruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol

Masduki mengatakan, Ma'ruf juga tidak masalah apabila ia disebut tidak bekerja maupun hanya dianggap sebagai simbol dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Menurut Masduki, kritik yang diarahkan kepada Ma'ruf merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

"Biasalah BEM mengkritisi pemimpinnya itu baiklah saya kira, enggak masalah itu, di negeri demokrasi seperti itu biasa. Dan sekali lagi, Wapres tidak merasa terganggu dengan penilaian-penilaian seperti itu," ujar dia.

Akan tetapi, Masduki menilai kritik yang menyebut Ma'ruf tidak bekerja dan hanya simbol di pemerintah pun tidak tepat.

Sebab, menurut dia, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Masduki mencontohkan, Ma'ruf yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Hanya saja, ia menekankan, sebagai wakil presiden, Ma'ruf tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Joko Widodo.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," kata dia.

Seperti diketahui, peran Ma'ruf selaku wakil presiden kerap dipertanyakan oleh banyak pihak.

Teranyar, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) keberadaan Ma'ruf seolah hanya menjadi 'pajangan' di pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat juga sudah tahu bagaimana Pak Ma'ruf Amin itu terkesan tidak membantu pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa peranan Pak Ma'ruf Amin tidak lebih dari sekadar pajangan di sekolah-sekolah dasar," kata Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Kritik serupa juga pernah dilontarkan BEM Universitas Negeri Semarang yang menjuluki Wapres sebagai The King of Silent pada Juli 2021 lalu.

Ketika itu, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi Covid-19, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun akun @bemkmunnes.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/10552221/maruf-amin-dikritik-pasif-bantu-pemerintahan-jubir-wapres-enggak-ada-urusan

Terkini Lainnya

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke