Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Survei untuk Dilihat, tapi Tidak Jadi Pertimbangan Utama

Kompas.com - 25/10/2022, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

"Karena sekali lagi, kan prinsip dari PDI Perjuangan, silakan seluruh persepsi karena itu dalam iklim demokrasi. Tapi yang terpenting pencermatan itu kan terus menerus dilakukan, karena terhadap suatu yang dinamis itu kan juga mengandung polabilitas," ujar Hasto.

Baca juga: Beda Sikap PDI-P Saat Jatuhkan Sanksi: Teguran Lisan untuk Ganjar, Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel

Diketahui, dalam hasil survei itu, sejauh ini Ganjar masih memiliki elektabilitas paling kuat dari berbagai simulasi yang dilakukan, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersaing ketat.

Jika pemilihan presiden digelar saat ini, dengan simulasi 4 nama tertutup (Ganjar, Prabowo, Anies, dan Puan), maka Puan ada di urutan buncit dengan elektabilitas hanya 5,6 persen.

Sementara itu, Ganjar dapat memperoleh suara 30,1 persen, disusul Prabowo 26,4 persen, dan Anies 25,1 persen. Puan diprediksi tersisih ke putaran kedua.

Dengan simulasi 3 nama tertutup (Prabowo, Anies, dan Puan), nasib Puan diprediksi tak jauh beda karena tingkat keterpilihannya cuma 10,4 persen.

Baca juga: Jalan Terjal Ganjar Menuju Panggung Pilpres: Diserang Internal PDI-P, Disanksi karena Siap Jadi Capres

Pada simulasi ini, ada 19,1 persen responden yang belum memutuskan. Seandainya pun Puan menggasak seluruh suara mereka, tingkat keterpilihan putri Megawati Soekarnoputri itu masih di angka 29,5 persen, alias masih keok dari Prabowo dan Anies.

Prabowo dan Anies diprediksi bakal melenggang mulus ke putaran kedua, jika Ganjar tak ikut kontestasi, dengan elektabilitas 39,3 persen (Prabowo) dan 31,2 persen (Anies).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com